SELAMAT DATANG DI AGRIBIZNETWORK
Industri Peternakan Ayam Petelur

Industri Peternakan Ayam Petelur

More »

Industri Pembibitan Ayam

Industri Pembibitan Ayam

More »

Industri Pakan Ternak

Industri Pakan Ternak

More »

Peternakan Sapi Perah

Peternakan Sapi Perah

More »

Industri Peternakan Ayam Broiler

Industri Peternakan Ayam Broiler

More »

Industri Pengolahan Susu

Industri Pengolahan Susu

More »

Peternakan Sapi Perah

Peternakan Sapi Perah

More »

Industri Bahan Baku Pakan ternak

Industri Bahan Baku Pakan ternak

More »

Industri Peralatan Peternakan

Industri Peralatan Peternakan

More »

 

Keputusan KPPU Memvonis Pembibitan Unggas Mendapat Reaksi Negatif

krisantono

Tanggal 13 Oktober lalu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus bersalah pada 11 perusahaan pembibitan unggas dengan tuduhan kartel. Seluruh perusahaan langsung dijatuhi hukuman berupa denda dengan total nilai lebih dari 100  miliar rupiah. Dua perusahaan yaitu Charoen Pokphand dan Japfa mendapat hukuman denda paling besar yakni mencapai Rp 25 miliar per perusahaan.

Menanggapi keputusan KPPU tersebut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), Krissantono, berujar pihaknya seperti kambing hitam atas kebijakan pemerintah dalam kasus fluktuatifnya harga daging ayam tahun lalu.

Menurutnya, kebijakan afkir dini 6 juta parent stock (PS) yang dituding KPPU sebagai praktik kartel, merupakan perintah dari Kementerian Pertanian lewat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Tanggal 14 September 2015 itu hari kelabu bagi kita. Kita disuruh tanda tangan, kalau nggak tanda tangan kena sanksi. Ternyata karena tanda tangan kita dituduh kartel dan didenda Rp 25 miliar, ternyata ini seperti jebakan batman,” ucap Krissantono di acara diskusi ‘Kartelisasi Unggas’ di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (27/10/2016) sebagaimana dikutip Detik.com

“Kami jalankan perintah dari pemerintah. Jadi tanda tangan dijadikan bukti KPPU kalau kita lakukan kartel afkir dini, dikatakan kita atur harga,” tambahnya.

Banyak pihak berpendapat keputusan KPPU tersebut keterlaluan, sepertinya tidak paham hakekat kartel. Pakar ekonomi Faisal Basri yang juga mantan komisioner KPPU pun berpendapat, KPPU tidak berhak mengadili perusahaan pembibitan, karena yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah melaksanakan perintah dari Kementerian Pertanian.

Mantan Ketua KPPU yang juga pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono pun menilai aneh keputusan KPPU. Ia mengatakan, afkir dini dilakukan atas perintah Dirjen PKH untuk pengendalian populasi DOC, sehingga tak ada unsur persekongkolan dalam kasus tersebut.

“Secara hukum, kalau mereka hanya menjalankan perintah dari pemerintah, esensi dari persekongkolan atau kartel hilang,” ungkapnya di acara diskusi ‘Kartelisasi Unggas’ di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *