Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Ikatan Dokter Hewan
Karantina Indonesia (IDHKI) diselenggarakan pada Jumat, 23 Maret 2018 di IPB
International Convention Center, Bogor. Kegiatan Munas IDHKI berlangsung semarak
dengan dihadiri 250 dokter hewan karantina Tanah Air.
Salah satu agenda Munas adalah memilih ketua IDHKI periode
2018-2022. Terpilih Drh Mulyanto MM sebagai Ketua IDHKI periode 2018-2022
menggantikan Drh Sri Yusnowati. Drh Mulyanto MM dikenal sebagai mantan Kepala
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang kini digantikan Drh Agus
Sunanto MP.
2018-2022. Terpilih Drh Mulyanto MM sebagai Ketua IDHKI periode 2018-2022
menggantikan Drh Sri Yusnowati. Drh Mulyanto MM dikenal sebagai mantan Kepala
Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang kini digantikan Drh Agus
Sunanto MP.
 |
| Drh Mulyanto MM (nomor 4 dari kiri), ketua terpilih IDHKI |
Drh Nuryani Zainudin MSi selaku Ketua Panitia Munas IDHKI
ke-6 mengatakan, kesuksesan kegiatan
ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh panitia dan dukungan penuh dari Badan
Karantina Pertanian.
ke-6 mengatakan, kesuksesan kegiatan
ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh panitia dan dukungan penuh dari Badan
Karantina Pertanian.
“Selain menyusun rancangan kode etik, program kerja, dan
anggaran, kami berharap akan terpilih ketua baru yang nantinya membawa IDHKI ke
dalam perjuangan sebesar-besarnya serta memberi manfaat bagi seluruh anggota
dan masyarakat,” jelas Nuryani.
anggaran, kami berharap akan terpilih ketua baru yang nantinya membawa IDHKI ke
dalam perjuangan sebesar-besarnya serta memberi manfaat bagi seluruh anggota
dan masyarakat,” jelas Nuryani.
Dalam Munas kali ini juga terdapat acara pemberian anugerah
IDHKI untuk tiga anggotanya yang berdedikasi dalam penerapan peraturan
karantina secara konsisten sekaligus koordinasi yang baik dengan instansi/mitra
terkait. Ketiga penerima IDHKI Award
tersebut antara lain Drh Emmy Krismarwati (BBKP Surabaya), Drh Ahmad Nadif (SKP
1 Parepare), dan Drh Asep Sudrajat (SKP Kelas 1 Ambon).
IDHKI merupakan organisasi non-teritorial dan berada di
bawah organisasi PDHI. Dikukuhkan pada kongres PDHI XIII di Lampung, tahun
1998. (NDV)
bawah organisasi PDHI. Dikukuhkan pada kongres PDHI XIII di Lampung, tahun
1998. (NDV)