Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan tarif sertifikat produk halal, khususnya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Dia mengatakan seluruh proses sertifikasi akan dipermudah mulai dari registrasi sampai dengan mendapatkan sertifikasi. “Tarifnya di nol kan, namun pelaksanaanya untuk menjangkau sampai jutaan usaha kecil seperti apa, itu masih yang akan dibahas, ” kata Sri Mulyani di Kementerian Perekonomian, Rabu (8/1/2019).
Kendati begitu, Sri Mulyani belum memberikan rincian anggaran yang akan dikeluarkan untuk memberikan subsidi berupa tarif nol dalam mengurus sertifikasi produk halal itu. Dia mengatakan estimasi anggaran untuk nol tarif itu akan dikalkulasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengatakan ketentuan terkait tarif nol itu masih terus dibahas termasuk anggaran untuk subsidi tersebut.
“Apakah dia subsidi dalam Badan Layanan Umum (BLU) atau kalau kurang nanti Kemenkeu bisa turun tangan. Pokoknya intinya bagaimana kami memfasilitasi usaha kecil menengah,” katanya.
Selain Sri Mulyani, rapat terkait sertifikasi produk itu juga diikuti Menteri Agama Menteri Agama Fachrul Razi.
“Tadi bicara tentang sertifikat halal,” kata Fachrul.
PEMERINTAH PERLU SEDERHANAKAN PROSEDUR EKSPOR OBAT HEWAN JAKARTA, 24 Februari 2017. Ekspor obat hewan asal Indonesia makin berkembang ke berbagai negara. Sayangnya pengurusan prosedur ekspor masih berbelit dan membutuhkan waktu lama, terkesan…
POTRET BISNIS PETERNAKAN 2017 DAN PREDIKSI 2018… Selama 2017 dan mungkin masih dilanjutkan pada 2018, ada dua program nasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang terkait langsung dengan pembangunan binis dan…
PEMUTAKHIRAN DAN REGISTRASI OBAT HEWAN MELALUI… Portal OSS Ditjennak Pertanian (Sumber: Subdit POH) Acara Sosialisasi Bidang Obat Hewan Tahun 2019 yang digelar Subdit Pengawasan Obat Hewan (POH) Direktorat Kesehatan Hewan di…
Simbiosis Kementan dan Badan POM Tingkatkan Daya… Bertempat di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Drh. I Ketut Diarmita, MP (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian) dan Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan…
MENILIK UNTUNG - RUGI PASCA PELARANGAN AGP Setahun berlalu sejak terbitnya Permentan No.17/2017 tentang klasifikasi obat hewan. Salah satu poin dalam peraturan tersebut yakni dilarangnya Antibiotic Growth Promoter (AGP) ke dalam pakan…
Kesuksesan Pameran Peternakan Terakbar Indo… Presiden Jokowi saat menghadiri pameran Indo Livestock Expo and Forum 2018, didampingi Vice President PT Napindo Arya Seta (kiri), Mentan Amran (kanan) dan Dirjen PKH…
TINGKATKAN JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN, KEMENTAN… Suasana sosialisasi Permentan tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan yang baru, Bogor (19/9). Bogor, Selasa 19 September 2017. Dalam rangka untuk meningkatkan penjaminan mutu dan keamanan…
LUAR BIASA, NILAI EKSPOR OBAT HEWAN INDONESIA CAPAI… JAKARTA, 5 April 2017. Pada era pemerintahan Jokowi-JK, yaitu tahun 2015 dan 2016 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah…
Dilantik Sri Mulyani, Eddy Abdurrachman Nahkodai BPDPKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kini dinahkodai komandan baru, Eddy Abdurrachman. Eddy secara resmi menggantikan Dono Boestami Dirut BPDPKS periode sebelumnya usai dilantik…
KEMENTAN: EKSPOR PAKAN TERNAK KE TIMOR LESTE MENINGKAT Seremonial pemotongan pita pelepasan ekspor pakan unggas PT Sinar Indochem (Foto: Humas Kementan) Direktur Pakan, Sri Widayati hadir dalam pelepasan ekspor perdana pakan…