Breaking News

NUSA TENGGARA BARAT MEMPUNYAI POTENSI PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING BERBASIS KORPORASI

NUSA TENGGARA BARAT MEMPUNYAI POTENSI PENGEMBANGAN PETERNAKAN KAMBING BERBASIS KORPORASI

Melihat potensi komparatif wilayah, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat mempunyai potensi untuk pengembangan sentra-sentra peternakan kambing berbasis korporasi.  Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah di ruang kerjanya di kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta (14/2/2022).

“Saat ini kita terus mendorong daerah yang mempunyai potensi komparatif untuk pengembangan ternak kambing/domba di wilayahnya,” kata Nasrullah. “Pengembangan sentra peternakan kambing sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2022 dalam rangka penguatan produksi pangan, sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk,” imbuhnya.

Sekretaris Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Makmun, saat melakukan kunjungan kerja ke kelompok peternakan kambing mitra PT Shadana di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, Kamis (10/2/2022) menyampaikan, pengembangan sentra peternakan kambing sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian Pertanian. “Lombok Timur ini memiliki potensi untuk pengembangan sentra-sentra peternakan kambing”, ungkap Makmun.

Menurutnya, pengembangan ternak kambing saat ini didorong agar berbasis korporasi, sehingga kelembagaan kelompok kuat dan mudah dalam mengakses pembiayaan untuk modal usaha. “Jika skala usaha meningkat, maka akan lebih efisien dalam pemeliharaan, sehingga pendapatan peternak juga meningkat dan diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraannya,” ujar Makmun.

Lebih lanjut diungkapkan, memelihara kambing merupakan sunnah rasul yang tentunya mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya. “Kita dorong peternak-peternak kita agar dapat menyediakan kebutuhan kambing setiap saat, terutama pada saat pelaksanaan hari raya Idul Adha/kurban, apalagi jika pelaksanaan DAM haji dapat dilakukan di Indonesia, tentu hal ini harus mendapatkan kajian yang mendalam dan konprehensif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kementerian Agama RI dan tentu saja komunikasi dengan pihak Pemerintah Arab Saudi,” imbuhnya.

Sumber : https://www.republika.co.id/

Leave a Reply

Your email address will not be published.