Peristiwa penolakan penduduk pemukiman sekitar peternakan terjadi di mana-mana, dan dalam laporan peristiwa ini juga terjadi di propinsi yang terletak di bagian paling selatan Pulau Sumatera, yaitu Propinsi Lampung. Bagaimana aktivis peternakan di Lampung menghadapi peristiwa ini?Tata ruang dan komunitas peternakan di Propinsi Lampung mendapati peristiwa berupa kendala munculnya pemukiman di sekitar peternakan. “Padahal, dulu wilayah peternakan terbebas dari pemukiman,” ungkap Drh Slamet Riyadi salah seorang praktisi peternakan di Propinsi Lampung langsung kepada Infovet belum lama ini di Jakarta.
Dengan banyaknya pemukiman penduduk di sekitar peternakan, kini peternakan mengalami banyak masalah sebagaimana terjadi di wilayah lain, yaitu, demontrasi penduduk menuntut supaya peternakan digusur,” ungkap Slamet Riyadi yang sudah sejak 1993 sudah bekerrja di Lampung sebagai manager peternakan di PT Wira Liki sampai 1995.
Tak ayal Pemerintah Daerah Propinsi pun mengkaji ulang tata ruang wilayah untuk komunitas peternakan. Lampung Barat selama ini merupakan daerah yang identik dengan komunitas peternakan ayam pedaging. Slamet Riyadi menjelaskan bahwa, “Pengembangan populasi ternak di Lampung terdiri atas berbagai jenis ternak, yaitu ternak besar sapi dan unggas.
Namun demikian Drh Slamet Riyadi yang pada 1995-2010 bekerja sebagai TS (Technical Service) hingga Kepala Cabang PT Agro Makmur Sentosa di Propinsi Lampung, berpendapat untuk penataan tata ruang wilayah ini tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah sendiri. Masyarakat peternakan di situ pun dituntut untuk ikut aktif. Dengan demikian terdapatlah pengembangan khusus wilayah ini. Sebagai pengurus ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) Daerah Lampung, Drh Slamet Riyadi pun mengungkap, “ASOHI mendukung dengan ikut memberi masukan dan ikut serta dalam usaha pengaturan tata wilayah ini.”
Memang hal penataan wilayah itu belum terwujud, dan menurut Drh Slamet Riyadi yang di ASOHI Lampung bekerja bersama Drh Urip Sutayo dan Drh Zulpida, penataan wilayah ini membutuhkan jangka waktu lama. Intinya, pihaknya berjuang keras dan menghindari agar peternakan jangan sampai tergusur. Dan tim dari ASOHI pun memberi pengertian supaya peternak aktif memberi saran kepada para masyarakat di sekitar. Jangan sampai dianaktirikan, sebagai sesama warga negara peternak mempunyai hak untuk berkembang.
Peristiwa masalah menyangkut tata ruang dan komunitas peternakan tersebut terjadi kecuali di komunitas peternakan Mako Agung yang merupakan komunitas peternakan ayam pedaging di Lampung Utara. “Di sini peternakan tidak terlalu menjadi masalah,” kata Drh Slamet Riyadi yang selulus dari FKH Unair Surabaya pada 1992 bekerja di CV Biovet. Berbeda dengan di komunitas lain yang mana apapun masalah dapat terjadi yaitu masalah polusi, bau, lalat, dan belum diterima oleh penduduk sekitar.
Kalau dulu di Lampung hewan-hewan ternak dibiarkan bebas berkeliaran, dan setelah beberapa tahun kemudian, mereka ditangkap dan dimasukkan kedalam kandang, dihitung jumlahnya dan diberi tanda pemilik pada tubuhnya, Direktur PT Akraman Kemuliaan di Lampung ini pun mengungkap daerah komunitas-komunitas peternakan yang ada saat ini di Propinsi Lampung antara lain komunitas peternakan Margo Agung di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, komunitas peternakan Pekalongan di Lampung Timur, komunitas Prokinal di Kotabumi Lampung Selatan dan komunitas peternakan Tanjung Bintang di Lampung Selatan.
Pengembangan terus dilakukan, peternak kelinci di Lampung Barat kini mengembangkan kelinci anggora lantaran nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu kegiatan kontes ternak di kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan belum lama ini membuka pemetaan antara lain ternak yang dikembangkan di sini adalah sapi bali betina (bibit), sapi hasil inseminasi buatan/ IB (jantan) yaitu sapi sapi bali, sapi PO (peranakan ongole), sapi brangus, sapi brahman, sapi limousin dan sapi simental, serta sapi PO jantan.
Pada 1996 Infovet pernah menulis, dalam kasus pencemaran lingkungan oleh peternakan ayam, yang menjadi pemicu permasalahan sebenarnya akibat dari pemukiman yang terus berkembang. Pada awal pembangunan, peternakan (paling banyak terdengar bermasalah peternakan ayam) didirikan jauh dari pemukiman penduduk namun lama kelamaan di sekitar areal petemakan tersebut menjadi pemukiman. Hal tersebut menjadi-jadi karena perkembangan dan rencana tataruang yang tidak konsisten.
Departemen Pertanian telah menyadari hal tersebut dengan mengeluarkan peraturan menteri melalui SK Mentan No. 237/1991 dan SK Mentan No. 752/1994, yang menyatakan bahwa usaha peternakan dengan populasi tertentu perlu dilengkapi dengan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Untuk usaha peternakan ayam ras pedaging, yaitu populasi lebih dari 15.000 ekor per siklus terletak dalam satu lokasi, sedangkan untuk ayam petelur, populasi lebih dari 10.000 ekor induk terletak dalam satu hamparan lokasi.
Rupanya gesekan soal tata ruang peternakan dengan pemukiman penduduk ini masih terus terjadi. Juga di Lampung. Mari semua berusaha agar masalah seperti ini dapat segera teratasi. (Red)