Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam acara “workshop pengembangan klaster budidaya perikanan kerjasama utara-utara” yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh terbangunnya kawasan perikanan budidaya pada wilayah kerjasama kabupaten yang secara geografis berada di utara pulau Sulawesi tersebut.
Sebagai informasi, BKSU sendiri merupakan wadah kerjasama kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi, saat ini beranggotakan 4 kabupaten yakni Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo Utara dan Bone Bolango Provinsi Gorontalo serta Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Ketua badan kerjasama ini bergiliran di antara anggotanya, saat ini Bupati Buol bertindak sebagai ketua yang sebelumnya diketuai Bupati Bone Bolango.
Kerjasama utara-utara bertujuan mendorong percepatan pembangunan kawasan utara Sulawesi dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, saling memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta guna mewujudkan keempat daerah anggotanya menjadi kawasan strategis nasional perbatasan negara aspek ekonomi wilayah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo mengatakan, kerjasama “utara- utara” di sektor perikanan budidaya akan difokuskan kepada komoditas udang vaname dan ikan bandeng. Agar komoditas ini bisa berdaya saing dan berkelanjutan, maka pendekatannya adalah Industrialisasi dengan kemitraan antara masyarakat dan pengusaha.
Karena itu, kata Hasanuddin, dalam workshop yang dilaksanakan beberapa waktu lalu juga dihadiri oleh PT Esaputly Kab. Barru Sulawesi Selatan yang bergerak di perbenihan bandeng dan udang vaname. Juga dihadiri perwakilan PT Setiabudi dari Jakarta yang akan berinvestasi di industri pengolahan.
Selain itu juga hadir salah satu investor tambak udang dari Jakarta. Menurut Hasanuddin, kehadiran investor ini tentunya juga menambah rasa percaya diri dari Kabupaten Utara-Utara Sulawesi dalam rangka membangun industrialisasi udang vaname dan bandeng.
Tiga program unggulan BKSU yakni pengembangan sapi potong, budidaya udang vaname, dan pariwisata. Pemilihan program dan komoditas didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan keempat kabupaten anggota kerjasama utara utara tersebut.
Menanggapi program BKSU tersebut, Slamet menyampaikan bahwa salah satu konsep pengembangan kawasan perikanan budidaya khususnya udang vaname yang tengah gencar dilakukan KKP yakni kawasan budidaya udang vaname berkelanjutan berbasis klaster.
“Secara teknis, tantangan pengembangan kawasan budidaya udang yakni terkait dengan pengelolaan tambak yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan dan belum tertata dengan baik secara teknis maupun manajemennya,” jelas Slamet.
Selain itu, Slamet melanjutkan, lemahnya implementasi biosecurity, penyebaran penyakit dan tracebility juga masih menjadi tantangan dalam budidaya udang. Oleh sebab itu, klasterisasi ini merupakan konsep yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan tersebut. Ada tiga aspek utama menurut Slamet yang menjadi prinsip dalam manajemen dan implementasi konsep klasterisasi tersebut, yakni manajemen lingkungan, efisiensi dan integrasi.
Manajemen lingkungan lanjut Slamet, meliputi penyusunan zonasi budidaya udang dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K); pemeliharaan kawasan mangrove serta meminimalkan serangan dan penyebaran penyakit.
Aspek efisiensi terangnya, meliputi implementasi sistem polikultur udang/bandeng/ rumput laut, closed system, dan teknologi resirculating aquaculture system (RAS).
Sedangkan aspek integrasi yakni dukungan lintas sektor untuk pengembangan usaha dan penyediaan infrastruktur; adanya sinergi kebijakan pemerintah pusat atau kementerian, daerah dan stakeholder; serta integrasi unit produksi hulu-hilir seperti hatchery, cold storage, pabrik es, kawasan tambak udang, bandara, pelabuhan ekspor dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Dalam konsep klasterisasi, areal tambak udang tidak melulu digunakan untuk kegiatan pembesaran udang. Namun ada pembagian kawasan tambak, yakni 50% lahan untuk pembesaran udang dan 50% sebagai kawasan penyangga meliputi 30% polikultur dan 20% untuk bandeng,” jelas Slamet.
Disinggung terkait dukungan yang diperlukan untuk penyediaan infrastruktur dari lintas sektor, Slamet menyampaikan bahwa untuk mendukung klastersisasi tambak udang, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tambak, kontruksi dasar tambak, dan pematang tambak.
Selain itu, Slamet berharap, pembuatan akses jalan produksi dan jaringan listrik serta penyediaan infrastruktur ini bisa mendapatkan dukungan dari sektor atau kementerian terkait. “Selain infrastruktur, input produksi seperti benih unggul dan pakan bermutu, kincir, pompa penyediaan BBM, air bersih, pendampingan teknis dan usaha, serta kemitraan juga menjadi faktor yang perlu dipenuhi,” tambah Slamet.
Saat ini, KKP telah membangun beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, dan Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.
“KKP juga sudah memberikan berbagai dukungan untuk pengembangan kawasan klaster tambak udang seperti dukungan alat berat ekscavator, penyusunan DED, program PITAP atau perbaikan irigasi tambak melalui partisipasi masyarakat,” pungkas Slamet. (Adit/Resti)