Genjot Potensi Perikanan Kawasan “Utara-Utara”

Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya KKP, Slamet Soebjakto dalam
acara “workshop pengembangan klaster
budidaya perikanan kerjasama utara-utara”
yang dilaksanakan oleh Badan
Kerjasama Utara Utara (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, mengatakan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh terbangunnya kawasan
perikanan budidaya pada wilayah kerjasama kabupaten yang secara geografis
berada di utara pulau Sulawesi tersebut.

Sebagai informasi, BKSU sendiri
merupakan wadah kerjasama kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi, saat
ini beranggotakan 4 kabupaten yakni Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo
Utara dan Bone Bolango Provinsi Gorontalo serta Bolaang Mongondow Utara
Provinsi Sulawesi Utara. Ketua badan kerjasama ini bergiliran di antara
anggotanya, saat ini Bupati Buol bertindak sebagai ketua yang sebelumnya
diketuai Bupati Bone Bolango.

Kerjasama utara-utara bertujuan mendorong percepatan pembangunan kawasan
utara Sulawesi dengan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, saling
memperkuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta guna mewujudkan
keempat daerah anggotanya menjadi kawasan strategis nasional perbatasan negara
aspek ekonomi wilayah.

Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo mengatakan, kerjasama “utara- utara” di sektor
perikanan budidaya akan difokuskan kepada komoditas udang vaname dan ikan
bandeng. Agar komoditas ini bisa berdaya saing dan berkelanjutan, maka
pendekatannya adalah Industrialisasi dengan kemitraan antara masyarakat dan
pengusaha.

Baca Juga:   Mengenal Ambon Lebih Dekat

Karena
itu, kata Hasanuddin, dalam workshop yang dilaksanakan beberapa waktu lalu juga
dihadiri oleh PT Esaputly Kab. Barru Sulawesi Selatan yang bergerak di
perbenihan bandeng dan udang vaname. Juga dihadiri perwakilan PT Setiabudi dari
Jakarta yang akan berinvestasi di industri pengolahan.

Selain
itu juga hadir salah satu investor tambak udang dari Jakarta. Menurut Hasanuddin,
kehadiran  investor ini tentunya juga
menambah rasa percaya diri dari Kabupaten Utara-Utara Sulawesi dalam rangka
membangun industrialisasi udang vaname dan bandeng.

Tiga program unggulan BKSU
yakni pengembangan sapi potong, budidaya udang vaname, dan pariwisata.
Pemilihan program dan komoditas didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas
unggulan keempat kabupaten anggota kerjasama utara utara tersebut.

Menanggapi program BKSU
tersebut, Slamet menyampaikan bahwa salah satu konsep pengembangan kawasan
perikanan budidaya khususnya udang vaname yang tengah gencar dilakukan KKP
yakni kawasan budidaya udang vaname berkelanjutan berbasis klaster.

“Secara teknis, tantangan pengembangan kawasan budidaya udang yakni terkait
dengan pengelolaan tambak yang belum menerapkan prinsip berkelanjutan dan belum
tertata dengan baik secara teknis maupun manajemennya,” jelas Slamet.

Baca Juga:   PERS RELEASE: PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM TAMBAK TEKNOLOGI SUPER INTENSIF

Selain itu, Slamet melanjutkan, lemahnya implementasi biosecurity, penyebaran penyakit dan tracebility juga masih menjadi tantangan dalam budidaya udang. Oleh
sebab itu, klasterisasi ini merupakan konsep yang tepat untuk menjawab berbagai
tantangan tersebut.
Ada tiga aspek utama menurut Slamet yang menjadi prinsip
dalam manajemen dan implementasi konsep klasterisasi tersebut, yakni manajemen
lingkungan, efisiensi dan integrasi.

Manajemen lingkungan lanjut
Slamet, meliputi penyusunan zonasi budidaya udang dalam rencana tata ruang dan
wilayah (RTRW) dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
(RZWP3K); pemeliharaan kawasan mangrove serta meminimalkan serangan dan
penyebaran penyakit.

Aspek efisiensi terangnya,
meliputi implementasi sistem polikultur udang/bandeng/ rumput laut, closed system, dan teknologi resirculating aquaculture system (RAS).

Sedangkan aspek integrasi yakni
dukungan lintas sektor untuk pengembangan usaha dan penyediaan infrastruktur;
adanya sinergi kebijakan pemerintah pusat atau kementerian, daerah dan
stakeholder; serta integrasi unit produksi hulu-hilir seperti hatchery, cold storage, pabrik es, kawasan tambak udang, bandara, pelabuhan
ekspor dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

“Dalam konsep klasterisasi, areal tambak udang tidak melulu digunakan untuk
kegiatan pembesaran udang. Namun ada pembagian kawasan tambak, yakni 50% lahan
untuk pembesaran udang dan 50% sebagai kawasan penyangga meliputi 30% polikultur
dan 20% untuk bandeng,” jelas Slamet.

Baca Juga:   Kolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Disinggung terkait dukungan
yang diperlukan untuk penyediaan infrastruktur dari lintas sektor, Slamet menyampaikan bahwa untuk mendukung klastersisasi tambak
udang, diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi tambak, kontruksi dasar tambak,
dan pematang tambak.

Selain itu, Slamet berharap,
pembuatan akses jalan produksi dan jaringan listrik serta penyediaan infrastruktur ini bisa mendapatkan dukungan
dari sektor atau kementerian terkait. “Selain infrastruktur, input produksi seperti benih unggul
dan pakan bermutu, kincir, pompa penyediaan BBM, air bersih, pendampingan
teknis dan usaha, serta kemitraan juga menjadi faktor yang perlu dipenuhi,” tambah Slamet.

Saat ini, KKP telah membangun
beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep
klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan
Barat, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, dan Desa Sejoli
Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.

“KKP juga sudah memberikan
berbagai dukungan untuk pengembangan kawasan klaster tambak udang seperti
dukungan alat berat ekscavator, penyusunan DED, program PITAP atau perbaikan
irigasi tambak melalui partisipasi masyarakat,”
pungkas Slamet. (Adit/Resti)

Similar Posts:

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.