Kolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya
Home BlogPRESS RELEASEKolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Kolaborasi KKP dan Kementerian PUPR untuk Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) dalam penyediaan infrastruktur bidang sumber daya air di kawasan perikanan budidaya berupa penyediaan
jaluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132
kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di
Indonesia.

“Dukungan dan peran aktif dari
semua stakeholder yang terlibat
sangat penting dalam terlaksananya dan tercapainya tujuan dalam pengembangan
dan rehabilitasi jaringan irigasi kawasan perikanan budidaya”, ujar Direktur
Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet
Soebjakto
, saat penandatangan kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal
Sumberdaya Air PUPR di Jakarta, Jumat (12/4).

Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian
PUPR dengan KKP yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018 dengan
Nomor 20/MEN-KP/KB/II/2018 dan 03/PKS/M/2018 tentang Dukungan Infastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Sentra Produksi Berbasis Kelautan dan Perikanan.

Slamet menjelaskan, ruang
lingkup dari perjanjian kerjasama ini tidak hanya berfokus pada perbaikan
saluran irigasi di kawasan sentra produksi perikanan budidaya, namun juga
mencakup penyediaan infrastruktur sumberdaya air di 3 wilayah SKPT yaitu Sabang,
Rote Ndao dan Sumba Timur.

“Dalam pelaksanaan kerjasama
tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2019 hingga 2023,” sebut Slamet.

Saluran irigasi adalah
kebutuhan penting sebagai penyuplai air dalam kegiatan budidaya perikanan, baik tambak maupun kolam, sehingga perlu
selalu dalam kondisi baik. “Sebagian
besar saluran irigasi yang ada dan dimanfaatkan pembudidaya saat ini sudah
berumur dan mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi lagi, hal ini
menyebabkan tidak optimalnya fungsi saluran irigasi dalam penyediaan air untuk
kegiatan budidaya,”
ungkapnya.

Baca Juga:   Mengenal Ambon Lebih Dekat

Ia menambahkan bahwa dengan
dukungan infrastruktur khususnya perbaikan irigasi tambak ini akan meningkatkan
luas lahan tambak yang terfasilitasi sumber daya air yang baik, sehingga berdampak terhadap
peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, infrastruktur yang baik akan
mempermudah aksesibilitas dan konektivitas dalam pengembangan perikanan
budidaya.

“Dukungan infrastruktur, baik sarana dan prasarana penunjang ini diharapkan dapat
menjadi multiplier effect bagi pergerakan ekonomi bagi masyarakat lokal. Mulai
serapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya,” sambungnya.

Slamet menambahkan bahwa KKP
terus mendorong pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan melalui
pendekatan kawasan. Ia mencontohkan, wujud dukungan kerjasama dengan
Kementerian PUPR yakni pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis
klaster yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Melalui model ini, produktivitas
mampu digenjot dari semula hanya 60 – 200 kg/ha menjadi 5.000 – 10.000 kg/ha.

“Jadi sebenarnya kerjasama
ini sudah kita jalin sejak tahun 2012 yang
berakhir pada tahun 2017 untuk itu kita perlu memperpanjang kerjasama antar
kementerian. Pada hari ini kita perkuat dengan penandatanganan perjanjian
kerjasama (PKS).
PKS ini sebagai pijakan bagi kami untuk mendorong
kerjasama
lebih luas dalam upaya pengembangan kawasan budidaya. kita akan perluas ke depan untuk kawasan budidaya air tawar
juga,”
imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, melalui
PKS ini, dukungan infrastruktur nantinya tidak hanya pada lokasi SKPT namun
juga kawasan-kawasan lainnya sesuai dengan masterplan pengembangan perikanan
budidaya.

Baca Juga:   Genjot Potensi Perikanan Kawasan “Utara-Utara”

“Kita telah siapkan DED dan lokasi potensi untuk pengembangan tambak yang nantinya sebagai acuan bagi Kementerian PUPR dalam melakukan
intervensi dukungan sesuai lokasi yang telah ditetapkan. Jadi, semua pihak
harus berperan aktif dan memanfaatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya,
sehingga kita dapat mewujudkan pembangunan perikanan budidaya di Indonesia yang
berkelanjutan dan bertanggung jawab,” pungkas Slamet.

Sementara itu, Dirjen
Sumberdaya Air
Kementerian PUPR, Heri Suprayogi
menyampaikan apresiasinya atas kerjasama ini. Ia berharap adanya peningkatan
nilai tambah dari subsektor perikanan budidaya.

“Ini merupakan komitmen
Kementerian PUPR untuk penggunaan air irigasi tambak yang efisien sehingga
dapat berkelanjutan,”
tutur Heri.

Heri menambahkan, setiap tahunnya Ditjen SDA Kementerian PUPR sudah
mempunyai rencana kerja, tinggal
perlu disinkronkan bersama program DJPB dengan memperhatikan desain, kelembagaan dan skenario
ramah lingkungan.

“Kerjasama ini intinya ingin
mengsinkronisasikan program supaya dapat mendukung fasilitas
kawasan perikanan budidaya, dimana selama 5 tahun sudah dibangun 150 daerah
irigasi tambak (DIT), sedangkan tahun 2019 ini ada 25 DIT di 25 kabupaten/kota,” tambah Heri.

Untuk diketahui, program
pembangunan perbaikan saluran irigasi tambak terutama diperuntukkan untuk saluran tersier yang dikerjakakan secara
swakelola oleh kelompok telah dilakukan KKP
melalui program Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP). Tahun 2013,
luas lahan terlayani 304 Ha, dengan jumlah kelompok pengelola irigasi tambak (poklina) 5 kelompok dan penyerapan tenaga kerja
150 orang.

Baca Juga:   PERS RELEASE: PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM TAMBAK TEKNOLOGI SUPER INTENSIF

Kemudian, tahun 2014 luas lahan
terlayani 561 Ha penerima sebanyak 17 poklina serta mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 150 orang. Lalu, tahun 2015 seluas 2.190 Ha, degan jumlah poklina
sebesar 146 kelompok dan penyerapan tenaga kerja 4.380 orang.

Tahun 2016 dengan luas lahan
terlayani 12.100 Ha pada 234 poklina dan mampu
menyerap tenaga kerja 7.020 orang, sedangkan tahun 2018, luas lahan terlayani
1.083,71 Ha dengan menyerap 1.328 orang tenaga kerja pada 16 poklina

Hal
tersebut dibenarkan oleh Sugeng Riyanto Ketua
kelompok Tambak Sejahtera. Menurut pemaparannya, dari target 2.200 meter
saluran irigasi yang harus direhabilitasi, tercapai 3.600 meter. Pelaksanaan
PITAP Poklina Tambak Sejahtera Kecamatan Kalukku, Mamuju.

“Sudah
dua kali kecamatan kami dapat program PITAP, yaitu tahun 2016 dan 2018 dan itu
sangat bermanfaat,” ungkap Sugeng.

Diantara
manfaat dari program PITAP, Sugeng menjelaskan, seperti saluran tersier menjadi
rapi, lebar dan dalam. Kemudian, sirkulasi air menjadi lancar, baik kualitas
maupun kualitas, meningkatnya kesadaran dari petambak untuk selalu menjaga
saluran tambak serta menurunkan serangan penyakit secara signifikan.

Senada
dengan Sugeng. Sekretaris Poklina Karya Abadi Kecamatan Tayu, Pati Jawa Tengah,
Yanto merasakan betul manfaat dari
kerjasama antara PUPR dan KKP tahun 2018 lalu berupa normalisasi saluran tambak
di tiga desa yakni Dororejo, Sambiroto, dan Tunggulsari.

“Saluran
menjadi lebih baik, suplai air jadi lebih lancar dan hasil produksi panen
bertambah,” tutur Yanto.

Seperti yang diketahui, Sugeng menuturkan, latar belakang permintaan program PITAP adalah banyaknya saluran-saluran tersier yang ukurannya sempit dan mengalami pendangkalan parah. Hal ini menyebabkan air buangan dari tambak tidak cepat terbuang dan akhirnya akumulasi masalah tersebut udang di tambak di daerah kami banyak terjangkit penyakit. (Resti/Adit)

Similar Posts:

  • Comments
  • 0

Sign up for Newsletter

Sign up to get our latest exclusive updates, deals, offers and promotions.