Saat ini prevalensi kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Dari data yang ada pada 2020, kasus stunting berada diangka 24,1% dan menjadikan Indonesia urutan ketiga kasus stunting tertinggi di Asia. Ini juga berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Karena itu, upaya pemerintah hingga 2024 mendatang, menargetkan penurunan stunting 2,5% per tahun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengharapkan prevalensi stunting turun 14% pada 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto, yang hadir sebagai keynote speech, menyebut untuk mengupayakan penurunan kasus stunting yang termasuk kronis ini dibutuhkan intervensi secara spesifik, terpadu dan konsisten, salah satunya melalui konsumsi protein hewani dan nabati.
Hal senada juga disampaikan Guru Besar Pangan dan Gizi IPB, Prof Dr Ir Ali Khomsan, yang menjadi narasumber. Menurutnya, intervensi gizi harus memprioritaskan pada keluarga yang memiliki anak stunting, juga pada keluarga miskin. Adapun tiga hal yang dapat dilakukan yakni subsidi pangan, perbaikan sanitasi dan pengentasan kemiskinan.
“Dari penelitian saya, keluarga miskin memiliki balita stunting 40%, sedangkan keluarga tidak miskin jumlah balita stunting-nya hanya 14,3%. Oleh karena itu, pemberian telur setiap hari sebagai makanan tambahan dapat mengentaskan stunting pada anak hingga 47% dan kasus anak kurus turun 74%,” ungkap dia.
Kendati demikian, realitas yang terjadi kebanyakan masyarakat Indonesia lebih gemar membeli rokok ketimbang sumber pangan bergizi bagi keluarga. Data dari BPS 2020, menyebutkan konsumsi rokok per tahun mencapai 1.300 batang dengan nilai mencapai Rp 2 juta/tahun. Sementara konsumsi daging ayam 15 kg dengan nilai Rp 525 ribu/tahun dan konsumsi telur hanya 9,5 kg dengan nilai Rp 235 ribu/tahun.
Hal itu salah satunya menjadi pemantik strategi nasional penurunan percepatan stunting di Indonesia. Beberapa strategi itu disebutkan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Dr dr Muhammad Yani MKes PKK, diantaranya menurunkan prevalensi kasus stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
“Dampak stunting ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak, kecerdasan, pertumbuhan dan gangguan metabolisme. Stunting juga menjadi penyakit penyebab kemiskinan, selain berpotensi menjadi ancaman bagi indeks pembangunan manusia di Indonesia,” pungkasnya.
Sumber : http://www.majalahinfovet.com/ (RBS)