JAKARTA, 28 April 2017. Bertempat di Kantor Pusat
Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Drh.
I Ketut Diarmita, MP dan Asisten
Teritorial Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Aster TNI AD) mendeklarasikan
kerjasama dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.
pencapaian kecukupan pangan hewani asal ternak, termasuk di dalamnya
keberhasilan Upsus Siwab,” ujar I Ketut Diarmita.
sekaligus untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian
dengan Panglima TNI Nomor 10/MoU/RC.120/M/12/2016 tentang Ketahanan Pangan.
Sebagaimana diketahui bahwa terkait dengan penyediaan pangan hewani asal ternak, Kementan mempunyai program percepatan
peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka pemenuhan daging sapi dan
kerbau di dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan
Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
suatu kegiatan yang terintegrasi dalam rangka percepatan peningkatan populasi
sapi dan kerbau secara masif dan serentak, melalui pendekatan sistem manajemen
reproduksi yang terdiri dari unsur-unsur: (a) pemeriksaan status reproduksi dan
gangguan reproduksi, (b) pelayanan inseminasi buatan (IB) dan kawin alam, (c)
pemenuhan semen beku dan nitrogen cair, (d) pengendalian pemotongan sapi/kerbau
betina produktif, dan (e) pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.
pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan asal ternak dan meningkatkan
kesejahteraan peternak sekaligus mengejar swasembada sapi tahun 2026 seperti yang
ditargetkan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2017, kita targetkan kebuntingan
ternak sapi dan kerbau mencapai 3 (tiga) juta ekor. Selain dari kelahiran anak
sapi/kerbau, target lain yang akan dicapai yaitu menurunnya angka penyakit
gangguan reproduksi dan menurunnya pemotongan sapi betina produktif,” kata I
Ketut Diarmita.
 |
| Foto bersama jajaran Kementerian Pertanian dan TNI AD. |
“Untuk mensukseskan pelaksanaan Upsus Siwab, kami
perlu dukungan dan sinergi dengan program/kegiatan TNI yang bertujuan untuk
peningkatkan populasi dan produksi sapi dan kerbau di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut I Ketut Diarmita menyampaikan, TNI-AD sebagai instansi negara
bidang pertahanan negara yang tugas pokoknya dalam pemberdayaan wilayah
pertahanan di darat, serta menciptakan kondisi sosial wilayah yang kondusif dan
ketersediaan logistik wilayah, sehingga diharapkan dapat mendukung program
pemerintah dalam mewujudkan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau.
antara Kementerian Pertanian dan TNI AD untuk bekerjasama melaksanakan
percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau,” ungkap Diarmita.
sebagai upaya bersama untuk meningkatkan keterpaduan yang sinergi melalui
kegiatan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka mendukung
sistem pertahanan negara.
akan bersama-sama menggerakan peternak dan petugas teknis dalam pelayanan Upsus
Siwab. Kedua belah pihak juga akan meningkatkan kapasitas aparatur, personil
TNI AD (Babinsa), dan peternak dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab,
serta melakukan pendampingan kegiatan Upsus Siwab dalam rangka pengembangan
sapi dan kerbau, terutama untuk pengembangan perbibitan sapi Brahman Cross ex
impor yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Riau.
akan ditindaklanjuti oleh wakil-wakil para pihak yang dalam hal ini pihak
Ditjen PKH adalah Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan,
sedangkan dari pihak Aster TNI AD yaitu Perwira Pembantu III/Perlawanan Wilayah
Staf Teritorial Angkatan Darat (Paban III/Wanwil Sterad).
 |
| Dirjen PKH I Ketut Diarmita didampingi Wakil Aster TNI AD Brigjen Budi Sulistijono saat melayani pertanyaan wartawan. |
Mencegah Penyelewengan
Diarmita juga menilai bahwa banyak kecurangan yang terjadi di lapangan dalam
program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Untuk itu
pihaknya menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
(Babinsa) yang tersebar di seluruh wilayah dan dinilai mampu melakukan
pengawasan. “Target kita semua sapi-sapi yang kita masukkan dari 2016
harus diawasi karena kita ingin hasilnya nanti jangan sampai menurun,”
ujar Diarmita.
Ia mengakui program Upsus Siwab yang difokuskan di tiga provinsi Sumatra Utara,
Aceh dan Riau belum terekam dengan baik. Misalnya ketika sapi indukan sakit
atau mati tidak tercatat apa penyebabnya dan total jumlahnya. “Kenapa
mati, bukti-buktinya, semua harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata
dia.
justru sakit atau dipotong untuk dijual dagingnya. Wakil Asisten Teritorial TNI
AD Brigjend Budi Sulistijono mengatakan, pengawalan dan pendampingan Upsus
Siwab merupakan implementasi pihaknya dalam mewujudkan swasembada pangan. Dalam
lima tahun terakhir, kata dia, perkembangan situasi nasional khususnya
komoditas daging menjadi masalah serius terutama menjelang hari raya keagamaan.
sudah diuji coba selama lima bulan dan berjalan lancar. Pengawasan yang
dilakukan pihaknya termasuk pengawasan terhadap semen beku, inseminator,
petugas inseminasi buatan dan sebagainya.
bisa mengatasi kurang optimalnya program pemerintah membuat sapi bunting,”
ujar Budi.
petunjuk atau Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai pedoman kerja. Hal
tersebut nantinya bisa menjadi petunjuk kepada Babinsa dan masyarakat petani
untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan.
Untuk diketahui, total pengadaan sapi indukan 2016
sebanyak 15.824 ekor dengan rincian sapi indukan Brahman Cross ex impor
sebanyak 4.397 ekor dan 11.427 ekor sapi lokal.
“Saya berpesan kepada para wakil yang ditugaskan
agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan kerjasama ini dapat
terlaksana dengan baik dan saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Asisten Teritorial TNI-AD beserta jajaran, atas waktu
dan kehadirannya di tengah-tengah kesibukan melaksanakan tugas negara,” pungkas
I Ketut Diarmita menutup sesi tanya jawab dengan wartawan. (WK)