 |
| Penandatangan kerjasama Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham I Wayan K. Dusak dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Jakarta (23/1). |
JAKARTA 23 Januari 2017, Bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham berencana menjadikan Pulau Nusakambangan sebagai sentra peternakan sapi. Lahan seluas 20 hektar telah disiapkan. Per tahun diharapkan 14 ribu ekor sapi dikembangbiakkan disana dengan para napi menjadi pengelolanya.
Untuk mencapai tujuan itu, Dirjen PAS menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian.
“Kami ingin menjadikan Pulau Nusakambangan menjadi setra ternak sapi. Sedikitnya 14 ribu ekor sapi dalam setahun akan dikembangbiakan di lahan seluas 20 hektar. Di lahan tersebut juga akan dibangun pabrik pakan untuk memenuhi kebutuhan sapi di sana,” terang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham I Wayan K. Dusak di Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Jakarta.
Dikatakan Wayan, dalam kerjasama ini pihaknya mencoba memanfaatkan lahan di Nusakambangan. Karena proyek ini terbilang besar yang membutuhkan permodalan besar, pihaknya akan menggandeng pihak swasta.
“Proyek ini akan menggunakan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Maka butuh pihak swasta. Saat ini penjaringan investor telah masuk pada public market dan direncanakan bisa dilakukan lelang pada tahun ini,” paparnya.
Dikatakan Dusak lebih jauh, sebelumnya di Nusakambangan telah dilakukan pengembangbiakan sapi melalui program CSR BNI dan juga APBN. BNI akhir tahun lalu memberi 8 ekor sapi untuk dikelola sekitar 20 narapidana Lapas Nusakambangan. Saat ini, pihaknya sedang mengembangkan proyek 150 ekor sapi yang dananya berasal dari APBNP.
“Proyek tersebut dikerjakan oleh 100 orang warga binaan di Lapas Nusakambangan. Dengan begitu, program pemerintah dalam pemenuhan daging sapi dan menekan harga daging dapat terwujud. Ketahanan pangan bisa diterapkan di LP hutan seluruh Indonesia,” ujar dia.
Ditambahkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Drh. I Ketut Diarmita, MP kerjasama saling menguntungkan ini dilakukan untuk mengoptimalkan peran sumber daya domestik dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak, terutama untuk pemenuhan kebutuhan protein asal ternak di dalam negeri.
Selain itu juga untuk meningkatkan kapabilitas SDM Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, melalui optimalisasi masing-masing sumberdaya di dua lembaga tersebut. Kita harus bertumpu pada keanekaragaman protein hewani, bukan hanya sapi tetapi kelinci, domba, kambing, unggas, telur dan susu.
I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa Ditjen PKH melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya yaitu Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTU-HPT) Baturraden telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan untuk melakukan pendampingan teknis produksi ternak dan pakan ternak.
Lokasi Pulau Nusa Kambangan yang terpisah dan memiliki keragaman sumber pakan ternak memiliki peluang dan potensi sebagai zona pembibitan dan produksi ternak yang bebas penyakit. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan teknis produksi ternak dan pakan ternak pada Lembaga Pemasyarakatan yang diwadahi dengan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang akan ditandatangani pada hari ini.
“Dengan adanya dokumen Nota Kesepahaman tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan Pulau Nusa Kambangan sebagai kawasan penghasil bibit dan sapi siap potong guna memenuhi kebutuhan pangan asal ternak,” ungkap I Ketut Diarmita.
Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut mencakup: 1). Pendampingan produksi ternak dan pakan ternak; 2). Peningkatan SDM Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan; dan 3). Sosialisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
“Besar harapan saya dengan adanya kegiatan kerjasama ini akan dapat saling menguntungkan semua pihak” ungkap Dirjen PKH. Lebih lanjut I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama ini, terutama akan dapat meningkatkan kemampuan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memperoleh manfaat sebagai berikut: 1). Diterima kembali secara utuh dan menjadi pribadi yang produktif setelah mereka keluar dari rumah tahanan; 2). Mampu berperan aktif dalam pembangunan dirinya sehingga dengan kemampuan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan 3). Memperoleh sumber pendapatan untuk kehidupan yang layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
“Saya meminta kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dan Kepala BBPTU-HPT Baturraden sebagai pelaksana pilot project kegiatan ini agar dapat mengimplementasikan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai contoh yang menginspirasi Unit Pelaksana Teknis lainnya termasuk Lembaga Pemasyarakatan lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya. (wan)