Pemerintah didorong untuk membentuk satuan tugas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di setiap daerah agar distribusinya benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran serta tidak ada kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi, kata anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar.
“Dengan adanya satgas pengawas pupuk bersubsidi, setidaknya alur pupuk bersubsidi mulai dari produsen, distributor hingga kios pupuk lengkap (KPL) sebagai pengecer terpantau,” ujarnya di sela-sela menggelar reses di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (30/12/2019).
Menurut dia, permasalahan pupuk bersubsidi yang terkadang membuat petani kesulitan mendapatkan saat dibutuhkan bukan kali ini saja, melainkan sudah lama terjadi dan belum juga terpecahkan.
Dia optimistis ketika semua daerah dibentuk satgas pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, maka tidak ada lagi istilah pupuk langka. Kalau pun terjadi kelangkaan, bisa langsung dideteksi dan ditemukan pangkal permasalahannya.
“Dugaan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi, salah satunya karena adanya oknum tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan keuntungan semata,” ujarnya.
Ketika terjadi kelangkaan pupuk, petani yang sangat membutuhkan pupuk untuk pemupukan tanaman padinya tentu akan mencari pupuk dengan harga tinggi sekalipun demi menyelamatkan tanamannya.
Dalam rangka mencegah terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi, pemerintah juga tengah mencoba menerapkan kartu tani sebagai salah satu kartu identitas untuk pembelian pupuk bersubsidi.
Harapannya, tidak sembarang orang bisa membeli pupuk bersubsidi ketika tidak bisa menunjukkan kartu tani tersebut karena di dalamnya terdapat informasi soal identitas pemegang kartu tani serta luasan lahan yang digarap serta kebutuhan pupuknya selama musim tanam.
Kenyataannya, kebijakan tersebut belum berjalan maksimal karena belum semua petani menerapkan sehingga masih ada petani yang membelinya tanpa harus menunjukkan kartu tani.
Jika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, pemantauannya masih sulit karena ada petani yang menggunakan kartu tani dan ada pula yang belum menggunakan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Marwan mengusulkan dibentuknya satgas pengawasan pendistribusian pupuk dengan harapan distribusinya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima.
KEMENTAN JEMBATANI KERJASAMA PETANI JAGUNG DAN PETERNAK AYAM Dirjen PKH ketika meninjau unit pengering jagung, 3 Agustus 2018 lalu. (Foto: Infovet/Ridwan) Panen raya jagung di Kabupaten Blora, Selasa (19/2/2019) dibarengi dengan penandatanganan kesepakatan…
Pupuk Indonesia Siapkan Stok 1,47 Juta Ton Pupuk Bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi sebanyak 1,47 juta ton. Jumlah tersebut mencapai tiga kali lipat dari ketentuan dan dinilai mampu memenuhi…
Endang S Thohari: Doktor Pertanian Lulusan Perancis… https://youtu.be/kOHmWcmkQFQ Penampilannya menunjukkan dia seorang wanita yang bekerja cekatan, pekerja keras, tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, sekaligus berteman dengan banyak kalangan dari level atas…
MENELISIK BISNIS PETERNAKAN INDONESIA 2010 Indonesia, negara kaya raya di jagad khatulistiwa terbentang dengan pongah di antara dua benua dan dua samudera. Memiliki ribuan pulau besar dan kecil, yang mengandung…
KETIKA BIOSECURITY SELAMATKAN PETERNAKAN UNGGAS Kisah-kisah ini merupakan kisah kilas balik. Dengan kisah yang telah berlalu beberapa tahun saat wabah Avian Influenza merangsek dunia peternakan kita, kita dapat belajar banyak…
Catatan Menyongsong MUNAS VI ASOHI Munas VI ASOHI 2010 sudah diambang pintu. Rakornas ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia) yang diselenggarakan berurutan dengan peresmian gedung ASOHI, malam gathering perayaan ulang tahun…
Unjuk Rasa Pedagang Ayam Menolak Berlakunya Perda… Siang itu sekitar 2.000 pedagang ayam dan mahasiswa memblokir Jalan Kebon Sirih dan Jalan Medan Merdeka Selatan. Mereka menuntut pembatalan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun…
TAHUN BERGANTI, MUSIM BERUBAH, PERNAFASAN BERPOLAH (( Pada layer atau broiler pun demikian, penyakit pun masih tercatat sebagai penyebab kerugian terbesar di peternakan. Dari sejumlah besar penyakit yang dapat menyerang ayam,…
Upaya Percepatan Pelayanan dan Kewajiban Alih Teknologi Ada sebuah Peraturan Presiden (Perpres) baru yang agaknya kurang mendapat perhatian dari masyarakat peternakan Indonesia. Peraturan Presiden itu bernomor 91 tahun 2017 berisi peraturan tentang…
Rencana Menkes Ambil Alih Izin Edar Obat dari BPOM… Kalangan pengusaha obat mengungkapkan pemberian izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memerluhkan waktu lama adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan,…