Fokus Infovet 164 Edisi Maret 2008
(( Peran laboratorium yang dibutuhkan guna sertifikasi produk-produk peternakan dan apapun terkait dengan peternakan sudah waktunya untuk ditingkatkan. ))
Kejadian mikotoksikosis pada ternak lebih bermasalah lantaran soal penyimpanan pakan yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene, terutama banyak dijumpai di peternakan kecil. Pada penyimpanan yang bagus, munculnya kasus ini dapat dikurangi. Adapun kasusnya sebetulnya relatif sedikit, namun kalau terjadi kasus mikotoksikosis, susah untuk menyembuhkannya.
Demikian Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan (BPMPP) menjawab pertanyaan Infovet seputar mikotoksikosis pada pakan. “Beberapa jenis mikotoksin yang paling dikenal antara lain Okratoksin dan Aflatoksin, dan sebetulnya jenis mikotoksin sendiri sangatlah banyak, namun banyak pihak yang belum mengenalnya.”
Menurut Dr Fadjar, gejala ternak yang terserang mikotoksikosis terutama adalah muntahnya hitam, tidak mau makan, akhirnya menyerang ke gangguan lain, yaitu pernafasan dan paling banyak menyerang pencernaan, terutama pada lumen. Adapun proses kejadian penyakit hingga menimbulkan infeksi dan menunjukkan gejala klinis adalah lebih lama dibanding penyakit bakterial.
Melalui BPMPP, Dr Fadjar Sumping Tjatur Rasa mengaku bahwa yang diperiksa di balai ini adalah lebih pada racunnya yaitu antara lain aflatoksin dan okratoksin tadi. Menurutnya, beberapa kasus berbeda nyata, namun beberapa kasus yang lain tidak berbeda nyata.
Pengujian mutu produk peternakan (susu, daging, telur, kulit, dan lain-lain) memang dalam upaya keras guna diselenggarakan, agar produk peternakan yang beredar di masyarakat memenuhi standar kesehatan yang prima. Kehadiran Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan merupakan sebuah upaya guna mewujudkan keniscayaan ini.
Bandingkan dengan dunia obat hewan. Pada dunia obat hewan sudah berlangsung tindakan prosedural pengujian dan pemeriksaan mutu obat hewan dengan adanya Balai Besar Pengujian Mutu Obat Hewan (BBPMSOH), yang mana untuk eksekusi penertiban obat hewan yang sudah diuji dilakukan oleh pemerintah melalui Sub Direktorat Pengawasan Peredaran Obat Hewan (PPOH) Direktorat Kesehatan Hewan, Ditjennak.
Melalui BPMPP itulah, produk-produk peternakan kita diawasi, di mana eksekusi penertibannya dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjennak.
Kalaupun pelaksanaannya belum seideal yang diharapkan, setidaknya upaya untuk ke arah itu sudah dilakukan sejak kehadiran BPMPP pada tahun 2001, sebagai kelanjutan dari Loka Pengujian Mutu Produk Peternakan yang berdiri pada 1997, sebagai bagian dari BPMSOH saat itu.
Kepala BPMPP sejak 2007, Drh Fadjar Sumping Tjatur Rasa PhD mengungkapkan bahwa pengujian mutu produk peternakan itu antara lain meliputi: pengujian produk peternakan terhadap residu antibiotik dan mikroba, residu hormon, pestisida dan logam berat, pemalsuan daging, kuman pada susu, pengujian terhadap racun jamur (mikotoksin).
Kasus pemalsuan daging antara lain adanya oplosan daging sapi dengan daging babi hutan (celeng), serta dicampurnya daging baru dengan daging lama. Kasus kuman pada susu antara lain temuan Institut Pertanian Bogor terhadap bakteri enterokoki zakazaki pada susu bubuk untuk bayi yang dapat menyebabkan radang otak, di mana di sini pun BPMPP bekerjasama dengan IPB dan Direktorat Kesmavet.
Uji residu antibiotika menunjukkan adanya penurunan kasus residu antibiotika pada produk-produk peternakan, yang mengindikasikan manajemen pengobatan pada ternak cukup meningkat tata laksananya.
Adapun cemaran mikroba pada produk peternakan dari hasil jajak kasus kejadiannya bervariasi, sesuai dengan kondisi higiene yang berbeda-beda. Kuman Salmonella adalah contoh kuman yang berabahaya yang ditemui pada jajak kasus ini, antara lain spesies Salmonella enteritidis.
Lanjut Dr Fadjar, pada pemeriksaan hormon, pada tahun 2007 belum dijumpai yang positif, meski sebelumnya dijumpai hormon tertentu pada daging sapi impor. Sedangkan pemeriksaan logam berat, hasilnya negatif. Pemeriksaan pestisida pada produk peternakan pun negatif.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengujian mutu produk peternakan di Indonesia adalah kesulitan dalam menentukan contoh jajak kasus yang mewakili seluruh kasus di Indonesia. Terutama lantaran, data di Indonesia belum akurat, dan banyak kasus yang belum tertangani.
Sebagai pelaksana teknis dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjennak, Dr Fadjar mengungkap bahwa BPMPP sedang mengupayakan agar balai ini sanggup mencapai level internasional. Dengan level internasional, antara lain agar posisi balai ini di nasional lebih kuat. Untuk itu diupayakan peningkatan manajeman laboratorium, sumber daya manusia dan fasilitas.
Harapannya lagi, banyak kasus dapat ditangani dan terdapat pemberian sertifikasi mutu pada produk-produk peternakan. Hal ini pun berkaca pada kasus tidak adanya sertisikasi mutu berdasar laboratorium pada Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Ayam, namun hanya berijin setelah ada inspeksi.
Contoh lain, dulu pengujian vaksin impor cukup adanya sertifikasi dari lembaga asal, kini sudah dilakukan pengujian laboratorium Indonesia begitu masuk di tanah air. Pengujian laboratorium ini pun dibutuhkan untuk menguji mutu produk-produk peternakan.
Artinya, peran laboratorium yang dibutuhkan guna sertifikasi produk-produk peternakan dan apapun terkait dengan peternakan sudah waktunya untuk ditingkatkan. (YR)