Sektor perikanan budidaya air tawar menempati peran strategis dalam program ketahanan pangan dan gizi nasional. Pasalnya, dari total produksi ikan budidaya, 60% di antaranya merupakan kontribusi perikanan budidaya air tawar.
Harga pakan di pasaran saat ini dinilai sangat tinggi sehingga dikeluhkan para pembudidaya. Sebagai contoh, harga pakan lele di pasaran Rp 9.000—10.000/kg. Padahal, harga ikan lele sendiri hanya Rp 13.000/kg. Ini belum ditambah dengan biaya produksi lainnya seperti tenaga kerja, obat-obatan, listrik, dan komponen biaya produksi lainnya. Praktis, margin keuntungan yang diterima oleh pembudidaya menjadi sangat tipis.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, harga pakan yang ada saat ini masih terlalu tinggi. Ia berharap agar komponen biaya untuk pakan bisa diturunkan hingga di bawah 60% dari total biaya produksi. Dengan penurunan harga pakan, para pembudidaya diharapkan akan lebih bersemangat dalam melakukan usaha. Keuntungan yang mereka peroleh pun bisa ditingkatkan.
Akibat tingginya harga pakan ikan, pembudidaya hanya mendapatkan margin yang kecil, setara dengan pendapatan level buruh. Padahal, dalam menjalankan usahanya, pembudidaya menghadapi risiko yang tidak kecil. Susi berharap dengan penurunan harga pakan, level mereka akan meningkat menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Untuk mengatasi hal tersebut, Susi meminta para pengusaha pakan ikan menurunkan harga pakan secara bertahap sebesar Rp 1.000 setiap bulan, hingga harga berkurang sebesar Rp 3.000. Pada pertemuan tersebut, Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) menyepakati untuk menurunkan harga pakan ikan secara bertahap dalam waktu dekat. Para pengusaha pakan berjanji untuk menurunkan harga pakan mulai bulan Maret 2015. Terkait keputusan GPMT tersebut, pemerintah memberikan apresiasi atas niat baik mereka mendukung usaha pemerintah.
Namun, beberapa media memberitakan bahwa hingga awal Maret 2015, harga pakan masih pada kisaran Rp 9.000—10.000/kg. Artinya, harga masih belum diturunkan dari sebelumnya. Oleh karena itu, Susi menyampaikan permintaan untuk kedua kalinya kepada para pengusaha untuk menepati janjinya. Bahkan Menteri KKP tersebut mengatakan bahwa jika harga pakan masih tetap tinggi, ia bersikukuh untuk mencari jalan keluar lain. Misalnya saja, tidak menutup kemungkinan untuk membuka keran impor supaya harga pakan bisa turun sehingga para pembudidaya ikan bisa terbantu.
Susah turun
Tak dapat dipungkiri titik pangkal permasalahan harga pakan tersebut adalah bahan baku. Selama bahan bahan bakunya masih mengandalkan impor, selama itu pula harga pakan tidak stabil. Inilah yang menjadi permasalahan utama sulitnya harga pakan diturunkan sesuai harapan Menteri Kelautan dan Perikan.
Handiman dari USSEC (United State Soybean Export Council) dalam sebuah diskusi dengan redaksi InfoAkuakultur mengungkapkan, bahan baku pakan—misalnya bungkil kedelai—masih murni mengandalkan impor dari Argentina, Brazil, dan India. Tentu saja ongkos transportasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menjadi pertimbangan dalam penentuan harga.
Di samping itu, menurut Denny Indrajaya, komponen bahan baku pakan yang lain—misalnya tepung ikan—juga masih menggunakan impor. Hal ini disebabkan tepung ikan produksi dalam negeri masih belum tersertifikasi. Bahkan, tepung ikan yang berasal dari ikan lemuru pun belum mendapatkan sertifikasi dari IFFO (International Fishmeal and Fish Oil).
Penggunaan tepung ikan impor yang cukup besar disebabkan bahan baku dari luar negeri tersebut sudah tersertifikasi oleh IFFO. Sertifikasi terhadap bahan baku sangat penting dalam industri perikanan, terutama jika produk budidaya tersebut ditujukan untuk komoditas ekspor, seperti ke Eropa. Denny mengungkapkan, pasar Eropa menghendaki semua bahan yang terlibat dalam budidaya tersertifikasi, termasuk bahan baku pakan.
Ketua Divisi Pakan Ikan GPMT tersebut juga mengatakan, sertifikasi tepung ikan tersebut untuk mendukung produksi berkelanjutan/lestari (sustainability). Salah satunya terkait dengan cara penangkapan ikan yang baik sehingga kelestariannya bisa terjamin. Beberapa negara pengekspor tepung ikan, misalnya Peru dan Chili sudah mendapat sertifikasi terhadap produk tersebut.
Di samping masalah sertifikasi, tepung ikan lokal juga terkendala masalah kualitas yang tidak stabil. Hal ini karena tepung ikan lokal diproduksi dari berbagai jenis ikan. Selain itu, tepung ikan dalam negeri sebagian masih menggunakan sisa-sisa ikan yang tak dimakan atau ikan rucah. hal ini menyebabkan mutu tepung ikan yang diproduksi tidak konsisten dan mempunyai kandungan gizi yang tidak seragam.
Sementara itu, Endhay Kusnendar, peneliti dari KKP memaparkan bahwa produksi bahan baku tidak terlepas dari adanya permintaan. Menurutnya, ketika industri perikanan budidaya berkembang, permintaan terhadap pakan atau bahan baku pakan akan meningkat.
Sementara impor tepung ikan belum bisa dihilangkan, produksi tepung ikan nasional menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekspor tepung ikan ke luar negeri. Ekspor tepung ikan lokal pada tahun 2012 mencapai 3.178 ton. Pada tahun 2013 mencapai 4.501 ton dan pada tahun 2014 mencapai 10.709 ton.
Secara total, produksi tepung ikan lokal mengalami tren kenaikan dari 35.554 ton pada tahun 2013 menjadi 47.215 ton pada tahun 2014. Data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, memaparkan bahwa produksi tepung ikan lokal dari masyarakat pakan mandiri pada tahun 2012 mencapai 5.622 ton. Sementara pada tahun 2013, produksinya meningkat menjadi 6.165 ton. Namun, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3.456 ton.
Berbicara soal kebutuhan, konsumsi pakan akuakultur untuk ikan pada tahun 2014 mencapai 1.088.300 ton, sedangkan untuk udang 390.000 ton. Menurut data yang dikeluarkan Ditjen PPHP KKP, pada tahun 2014, total kebutuhan tepung ikan mencapai 90.327 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 36% dipenuhi produksi dalam negeri, sedangkan sisanya diperoleh melalui impor.
Dukung KKP, pengusaha pakan luncurkan pakan murah
Saat dihubungi Info Akuakultur, Deni Indradjaja mengatakan, permintaan Menteri KKP telah ditindaklanjuti dengan produksi pakan murah, tentunya dengan menyesuaikan nilai nutrisinya. “Ibarat bensin, ada produk kualitas Premium dan Pertamax. Jadi tinggal menyesuaikan dengan kebutuhannya. Pakan premium dengan pakan murah tentu berbeda dari sisi biaya produksi, harga, dan juga nilai nutrisinya. Jadi pembudidaya dipersilahkan untuk memilih,” terangnya.
Pengakuan Deni diamini oleh Coco Kokarkin. Direktur Produksi Ditjen Perikanan Budidaya KKP itu mengungkapkan, beberapa pabrik pakan sudah mulai meluncurkan produk pakan murah. Meskipun masih menjadi produk pakan alternatif, kehadiran pakan harga murah ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi para pembudidaya. Dengan begitu, para pembudidaya tetap bisa melakukan aktivitas budidaya sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dengan dukungan manajemen budidaya yang baik, para pembudidaya bisa memaksimalkan output pakan murah ini dengan cara menurunkan angka FCR, antara lain lewat pemberian probiotik, manajemen kualitas air, dan langkah teknologi yang lain.
Meskipun kadar proteinnya lebih rendah dibandingkan produk pakan premium yang beredar saat ini, kadar protein pakan murah masih masuk dalam kategori standar dengan protein berkisar 27—28%. Artinya masih sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) pakan ikan.
Dengan langkah produksi pakan murah ini pengusaha pakan ikan dan pengusaha budidaya diharapkan bisa saling menghidupi usahanya. Intervensi asing berupa masuknya pakan impor pun bisa dihindari sehingga pembangunan perekonomian lewat jalur budidaya perikanan bisa lebih mandiri dan berdaulat.***
(dikutip dari Majalah Info Akuakultur edisi April 2015)
Langganan, hubungi pemasaran.infoakuakultur@gmail.com
hp: 0812 9557 5575