Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan bulan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28 persen dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliun.
Kondisi ini menurutnya sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha.
Adapun yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp1,01 triliun.
“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” ujar Abdi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2020).
Oleh karena itu, momentum terbongkarnya kasus ekspor bening benih lobster saat ini, katanya, perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir.
PR KKP kata Abdi masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek. “Serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan,” pungkasnya.
Menanti Terobosan Menteri Edhy Tingkatkan Investasi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dinilai memiliki sejumlah tantangan yang harus segera disikapi dalam kinerjanya selama dua bulan ini. Salah satunya yakni meningkatkan investasi…
Harga Ayam Naik di Pertengahan 2020, Saham PT… Kenaikan harga ayam broiler sepanjang bulan Juni sempat mengangkat saham emiten poultry. Investor berekspektasi harga broiler yang naik signifikan akan membantu kinerja sektor poultry. Jika…
NAIK 9,05 PERSEN LABA PT KALBE FARMA TBK PT Kalbe Farma Tbk, ciamik sepanjang 2020, pandemi tak menyurutkan pertumbuhan pendapatan perseroan. Walhasil, laba bersihnya pun meningkat. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021,…
Larangan Penangkapan Benih Lobster Diuji Publik Kebijakan larangan penangkapan benih lobster atau benur muncul dalam uji publik yang dilakukan Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, KP2 KKP. Sucipto, nelayan tradisional…
Laba Bersih Charoen Pokphand (CPIN) Naik Jadi Rp3,18 Triliun Sumber: market.bisnis.com Bisnis.com, JAKARTA — Emiten unggas PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) membukukan kenaikan penjualan sampai pengujung kuartal III/2022. Laba CPIN pada sembilan bulan…
KLARIFIKASI DIRJEN PKH TERKAIT PEMBERITAAN PENGADAAN… Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita memberi penjelasan terkait pemberitaan media online Tempo.co, Selasa (28/4/2020). Menurut dia…
MENELISIK BISNIS PETERNAKAN INDONESIA 2010 Indonesia, negara kaya raya di jagad khatulistiwa terbentang dengan pongah di antara dua benua dan dua samudera. Memiliki ribuan pulau besar dan kecil, yang mengandung…
KKP Klaim Permen 12/2020 Dorong Geliat Budidaya Lobster Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ekspor benih lobster terus menuai reaksi. Pemerintah mengklaim kehadiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 adalah demi menumbuhkan geliat budidaya…
Deptan: Prospek dan Arah Pengembangan Perunggasan Diambil dari kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dulu sempat diresmikan Presiden SBY di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat 11 Juni 2005. RPPK…
PT MALINDO FEEDMILL TBK HINGGA KUARTAL III/2020… Emiten unggas, PT Malindo Feedmill Tbk., membukukan penurunan kinerja keuangan hingga kuartal III/2020 di tengah banyaknya tantangan bisnis akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan keuangan perseroan,…