Kementerian Kesehatan terus mendorong investasi di bidang kesehatan yang disertai dengan transfer teknologi, serta pengetahuan agar dapat mewujudkan kemandirian di industri alat kesehatan dan farmasi.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjelaskan industry alat kesehatan (alkes) sudah jauh lebih berkembang, berkat Instruksi Presiden No. 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
“Saya juga motivasi ke (pasar) global,” ujar Nila, di sela-sela seremoni awal pengerjaan proyek konstruksi pabrik kedua PT Oneject Indonesia di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Saat ini, kata dia, pemenuhan kebutuhan alkes dalam negeri signifikan ditopang industri lokal. Oleh karena itu, bisa penetrasi ke pasar ekspor.
Nila mencontohkan sebagian besar kebutuhan alat suntik dalam negeri dipenuhi oleh industri lokal, seperti Oneject Indonesia.
Dengan pembangunan fasilitas produksi baru, ke depan pemenuhan kebutuhan nasional bisa 100% dipenuhi dari dalam negeri.
Selain itu, kapasitas produksi yang ada bisa diarahkan untuk menyasar pasar ekspor, khususnya di Asia Tenggara.
“Minimal Asean bisa dikuasai oleh Indonesia,” ujarnya.
Direktur Jenderal Alat Kesehatan dan Farmasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Engko Sosialine Magdalene mengatakan bahwa perkembangan industri kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif.
Hal tersebut terlihat dari keberadaan 11 industri yang mampu memproduksi bahan baku obat-obatan.
Padahal, selama ini sekitar 95% bahan baku obat-obatan di Indonesia diperoleh dari impor.
“Sekarang sudah ada 11 industri bahan baku, dan itu kemajuan yang cukup signifikan. Mereka produksi antara lain, atorvastatin, simvastatin, eritropoitin, kopidogrel, insulin, sefalosporin [golongan antibiotik dan turunannya],” katanya.
Dia menuturkan, keberadaan 11 industri tersebut dapat menurunkan impor bahan baku obat sebanyak 15% pada 2021.
Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap negara lain.
Menurutnya, nilai investasi di bidang kesehatan meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir.
Tercatat, pada 2017 investasi di bidang kesehatan senilai Rp53,76 triliun, dan pada 2018, senilai Rp53,95 triliun.
“Untuk 2019, sampai hari ini Kamis 10 Oktober 2019, sudah ada Rp60,9 triliun. Artinya kan ini ada kenaikan yang cukup signifikan,” ujarnya.
Dia menyebut, meski ada beberapa industri mulai memproduksi bahan baku, namun industri kesehatan masih membutuhkan investasi mengingat perkembangan obat dan alat kesehatan terus dinamis.
“Seperti kita tahu ada robotic surgery, sudah diproduksi di beberapa negara, dan Indonesia kan belum ada. Itu yang kami minta supaya ayo investasi ke Indonesia, dan transfer teknologi,” ujarnya.
Engko menegaskan, Kementerian Kesehatan menginginkan investasi yang masuk ke Indonesia harus dibarengi dengan transfer pengetahuan dan teknologi, sehingga di masa mendatang bisa mewujudkan kemandirian di industri kesehatan.
Keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/2008 merupakan salah satu langkah yang diambil agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Beleid itu mengharuskan izin edar dari obat-obatan yang dipasarkan di Indonesia dipegang oleh perusahaan yang memiliki dasar hukum di dalam negeri.
Artinya, perusahaan asing yang ingin mengedarkan produknya di Indonesia harus bekerja sama dengan perusahaan lokal melalui pembentukan badan usaha bersama yang terdaftar di Indonesia.
Cara itu diharapkan dapat melindungi masyarakat dan kepentingan nasional dari berbagai persoalan di masa mendatang.
Selain itu, aturan tersebut akan mendorong kemandirian melalui alih teknologi dan pengetahuan.
Sementara itu, Corporate Secretary PT Phapros Tbk. Zahmilia Akbar mengatakan bahwa saat ini persaingan industri kesehatan cukup sengit.
Sebab, ada lebih dari 200 perusahaan farmasi di Indonesia.
“Sehingga tanpa inovasi dan kapabilitas, perusahaan bisa tergilas,” katanya.
Kendati sengit, namun dia menyebut pihaknya saat ini tidak hanya memenuhi pasar dalam negeri melainkan juga sudah masuk dalam pasar ekspor.
“Kami telah memulai ekspor sejak 2014, waktu itu kami ekspor produk obat berupa tablet ke Kamboja,” ujarnya.
Direktur Utama PT Oneject Indonesia Jahja Tear Tjahjana menambahkan tantangan lain yang dihadapi industri alkes adalah pemenuhan bahan baku lokal untuk mencapai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Sebagai contoh adalah bahan baku alat suntik berupa biji plastik dengan spesifikasi khusus.
“Selama ini dipasok dari Chandra Asri. Kalau tidak bisa di-support, kami impor dari Korea Selatan.”
Meski demikian, tantangan tersebut tidak menghalangi Oneject Indonesia untuk menargetkan ekspor hingga 40% produk jarum suntik pada tahap kedua pengembangan pabrik barunya di Cikarang.
Pabrik baru itu akan dikembangkan dalam dua tahap selama 5 tahun dengan investasi Rp350 miliar.
Pada tahap pertama 2019-2022, pihaknya menargetkan produksi 600 juta-1,2 miliar jarum suntik per tahun.
Pada tahap kedua atau tahun keempat, pihaknya memperkirakan mampu memproduksi 2 miliar jarum suntik.
Narasuber : ekonomi.bisnis.com