Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat ini arah kebijakan subsektor peternakan ialah peningkatan populasi ruminansia potong, pengembangan ternak unggas, serta produksi telur dan susu. Hal tersebut untuk mendukung tujuan Kementerian Pertanian yaitu menyediakan pangan untuk 267 juta jiwa, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor komoditi pertanian.
“Oleh karena itu kegiatan-kegiatan strategis tersebut harus mendapatkan pengawalan yang intensif dalam proses pelaksanaannya di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Nasrullah mengungkapkan bahwa saat ini masih ditemukan oknum yang melakukan pemalsuan dokumen, praktik pemalsuan produk hewan (daging sapi oplosan dengan daging celeng/babi) serta peredaran obat hewan yang tidak ada nomor pendaftaran, label, tanda, atau tidak memenuhi standar mutu.
“Masalah-masalah ini mengharuskan PPNS Bidang Peternakan dan Keswan (PKH) untuk bertindak tegas, responsif dalam mengurai kasus-kasus tersebut,” tambahnya.
Ia berharap Bimtek ini dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam rangka penegakan hukum dan pengawalan program dan kebijakan Ditjen PKH sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Menurutnya PPNS telah diberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan dengan maksud untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan atau dengan menggunakan asas lex specialis (hukum yang bersifat khusus).
“PPNS Bidang PKH harus mampu melindungi masyarakat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam memberikan jaminan bagi masyarakat dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang PKH,” imbuhnya.
Lebih lanjut Ia juga menyampaikan bahwa perlunya penambahan anggota PPNS Bidang PKH. “Saya berharap adanya penambahan anggota PPNS untuk dapat mengimbangi ruang lingkup yang ada di Ditjen PKH,” tuturnya.
Beberapa materi yang disampaikan dalam Bimtek ini antara lain Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik), Berita Acara Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Simulasi Pemberkasan, Administrasi Pelantikan dan Perpanjangan KTP PPNS serta Peran PPNS dalam pengawasan post border lalu lintas produk hewan.
“Setelah bimtek PPNS ini diharapkan ada kerja nyata dari PPNS Bidang PKH yang langsung dapat terjun ke lapangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangannya,” pungkas Nasrullah.
PERUMUSAN SKEMA PEMBIAYAAN USAHA PEMBIAKAN DAN… Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementan bersama Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) menyelenggarakan kegiatan Perumusan Skema Pembiayaan Usaha Untuk Kegiatan Pembiakan…
SINERGI PEMERINTAH DALAM OPTIMALISASI… Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal (sapi-sapi lokal), terutama untuk mewujudkan pencapaian swasembada daging sapi di dalam negeri, Dewan Ketahanan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian…
Arah Pembangunan Peternakan Indonesia, Menuju… Oleh: Drh I Ketut Diarmita MP Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, pembangunan pertanian khususnya pada sektor peternakan pada intinya…
RESMI DILANTIK, MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN… Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019), Menteri Pertanian (Mentan) baru periode 2019-2024, Syahrul Yasin Limpo, langsung mengunjungi kantor Kementerian Pertanian…
LUAR BIASA, NILAI EKSPOR OBAT HEWAN INDONESIA CAPAI… JAKARTA, 5 April 2017. Pada era pemerintahan Jokowi-JK, yaitu tahun 2015 dan 2016 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah…
BEGINI UPAYA KEMENTAN WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN ASAL TERNAK Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional terutama mewujudkan pencapaian ketahanan pangan, pembangunan peternakan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk mencapai…
Industri Susu Keterbatasan, Pemerintah Ajak Kemitraan Ternak sapi perah. (Istimewa)Industri persusuan di Indonesia nampaknya masih terbatas oleh permasalahan yang dihadapi peternak sapi perah rakyat dalam mengembangkan usaha susu segar dalam negeri…
BEGINI LANGKAH KEMENTAN ATASI GEJOLAK HARGA DAGING… JAKARTA, 30 Maret 2017. Dalam rangka mengatasi permasalahan perunggasan di Indonesia saat ini, terutama terkait adanya penurunan harga ayam hidup (broiler dan jantan layer) serta…
REFLEKSI HARI LAHIR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN… Tanggal 26 Agustus merupakan hari lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia. Tanggal ditetapkan karena berdasarkan penelusuran sejarah pada tanggal tersebut tepatnya ditahun 1836 pemerintah Hindia-Belanda…
NUSAKAMBANGAN DIKEMBANGKAN JADI SENTRA TERNAK SAPI Penandatangan kerjasama Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham I Wayan K. Dusak dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita, Jakarta (23/1). JAKARTA 23 Januari 2017, Bertempat…