Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peterakan dan Kesehatan Hewan bersama TNI AD melakukan penyusunan perjanjian kerja sama terkait dukungan pendampingan Super Prioritas Program Peternakan (SP3) 1.000 desa sapi.
Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Nasrullah, bahwa pelaksanaan program peternakan ini sebagai instruksi presiden. Sebagai tindaklanjut Menteri Pertanian dan Panglima TNI telah menandatangani dengan Nota Kesepahaman No. 10/MOU/HK.220/M/4/2020 pada 1 April 2020 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.
“Sesuai arahan Menteri Pertanian, kita perlu bersinergi dalam mengoptimalisasikan program untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program 1.000 desa sapi,“ ujar Nasrullah saat membuka pertemuan penyusunan perjanjian kerjasama Kementan dengan TNI AD di IPB International Convention Center.
Nasrullah menyampaikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus berupaya memenuhi kecukupan pangan khususnya protein hewani, untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan populasi sapi dan produksi daging sapi melalui program 1.000 desa sapi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.
“Program ini telah bersinergi dengan grand design, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024” ucap dia.
Lebih lanjut disampaikan bahwa SP3 1.000 desa sapi tahun anggaran 2020 merupakan kegiatan pengembangan sapi indukan dan sapi bakalan dengan berbasis korporasi petani/peternak. Sebagai pilot project akan diimplementasikan di lima provinsi pada 2020 ini, diantaranya Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan.
“Kedepannya berdasarkan evaluasi pilot project, diharapkan pada tahun mendatang program ini dapat direplikasi ke seluruh provinsi di Indonesia atau 1.000 desa sesuai potensi dan kriteria, sehingga target penambahan populasi dan pemenuhan protein hewani bagi seluruh masyarakat di Indonesia dapat tercapai,” jelas Nasrullah.
Perjanjian kerja sama tersebut melingkupi pembinaan dan pendampingan program, penyelesaian permasalahan sesuai tupoksi para pihak dan memberikan motivasi dan mobilisasi penerima manfaat dalam pelaksanaan kegiatan program, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Dukungan TNI AD melalui Babinsa diharapkan mampu meminimalisir risiko permasalahan yang mungkin akan terjadi di lapangan sesuai dinamika masyarakat desa agar dapat berjalan lebih baik” imbuhnya.
Seiring dengan penegasan Dirjen PKH, Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD, Nurchahyanto memberikan apresiasi dan dukungannya. “Sebagai program super prioritas tentunya nilainya sangat strategis, begitu PKS (Perjanjian Kerja Sama) ditanda tangani, kami segera bersinergi dengan melakukan sosialisasi ke semua lini TNI AD terkait kerjasama ini,” katanya.
Sumber : http://www.majalahinfovet.com (INF)