Ruang Redaksi Infovet Agustus 2008
Rapid Test dalam pengujian kasus Avian Influenza menyeret pejabat-pejabat utama yang bertanggungjawab dalam penyediaannya masuk tahanan untuk diproses selanjutnya sehingga hukum di negeri ini benar-benar ditegakkan. Pada saat hampir bersamaan, dieksekusi mati-lah Sumiarsih dan Sugeng tervonis pidana mati kasus pembunuhan keluarga Purwanto pada 20 tahun lalu.
Ada hukum sebab-akibat berlaku dalam kasus-kasus hukum di neeri ini. Terbongkarnya kasus Rapid Test AI juga karena ada sebab, ada yang melaporkan. Banyak masyarakat peternakan yang gagal menggunakan Rapid Test itu karena memang tidak bisa digunakan disinyalir tidaklah menyebabkan mereka lapor ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun, ada pihak yang kalah tender curang itu yang melaporkan. Sementara 20 tahun lalu korban-korban pembunuhan oleh Sumiarsih dan Sugeng diwakili oleh keluaranya yang melaporkan pada polisi.
Disinyalir pula, banyak korban kasus-kasus peternakan tidaklah melaporkan apa yang dialaminya sehingga beberapa pejabat yang diduga juga melakukan ‘kejahatan’ lolos dari gelang besi kepolisian. Korban-korban peternakan? Apa saja? Anda boleh menghitung dan menilai-nilai dalam setiap transaksi bisnis peternakan dan transaksi pelayanan yang seharusnya diberikan oleh petugas pemerintah, apakah Anda termasuk bagian dari korban itu?
Mungkin Anda adalah korban pemalsuan obat hewan yang dijual kepada Anda oleh oknum perusahjaan obat hewan. Mungkin Anda korban penjualan dagin ayam berformalin. Mungkin Anda korban transaksi anak ayam umur sehari yang tidak sesuai standar. Atau sebaliknya, mungkin Anda malah pelaku dari beberapa kecurangan, baik disengaja maupun tidak.
Ada yang melaporkan atau tidak, hati nurani kita tentu sudah berbicara kepada diri kita bila menghadapi masalah seperti itu, dan kita tahu sebab-akibatnya. Mungkin secara formal di masyarakat kita tidak menjadi terhukum karena semua harus melalui prosedur hukum, tapi kalau hal itu secara moral salah maka moral kita sendirilah yang berbicara dan menegur.
Masuk wilayah hukum, kalaupun ada korban, ada pelaku dan ada pelapor, kenyataannya juga tidak sehitam putih logika sebab-akibat di atas kertas. Masih ada nilai politik yang bermain sehingga kita menjumpai banyak kasus pelanggaran hukum namun pemerintah masih ambigu menindak semua itu. Ambillah contoh soal korban tragedi kemanusiaan 1965 yang tidak pernah mendapatkan pengadilan hukum yang sah namun mengalami ganjaran penderitaan tanpa ada tindakan pemerintah yang tegas mengklarifikasi kasus ini.
Di bidang peternakan dan kesehatan hewan mungkin juga kita menjumpai kasus-kasus bernuansa politis yang menyebabkan penindasan-penindasan pada pihak tertentu. Sebagai insan yang paham dan meyakini bahwa segala bentuk penindasan di atas muka bumi ini tidak dibenarkan dan patut diberantas, tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil peran-peran pembela kebenaran. Dalam bisnis obat hewan ilegal, sudah sepatutnya kita mengambil posisi pemberantas dengan segala bentuk peran. Sementara di sisi bisnis obat hewan secara global di lapangan, kita pun mesti mentaati rambu-rambu hukum tanpa mencoba bermain belakang. Demikian juga pada semua bidang peternakan dan kesehatan hewan, di semua posisi masing-masing, tanpa mencampur adukkan antara permainan bisnis, politik dan hukum.
Bukankah kita inin saat penyelenggaraan pameran peternakan yang besar-besaran kita pun ingin terbebas dari beban-beban kejahatan atau kesalahan-kesalahan yang mengarah kepada kejahatan. Bukankah saat dengan bangga kita menerima gelar kehormatan dan bergengsi karena jasa-jasa atau prestasi-prestasi kita, kita pun ingin denan lapang menerima anugerah itu tanpa rasa bersalah.
Katanlah sebagai ilustrasi, bukankah keberhasilan kita dalam meningkatankan produksi telur, daging, dan susu untuk perusahaan kita, kita pun ingin bersama-sama dengan masyarakat mitra ataupun konsumen untuk maju bersama-sama. Bukan kita kaya raya dengan prestasi dan hasil bisnis kita sementara pihak-pihak lain tidak pernah merasakan konsep ‘win-win solution’ terejawantahkan dalam kerja-kerja kita.
Kadang-kadang, kita pun lupa bahwa pada HUT Kemerdekaan RI yang ke 63 ini bisa jadi kita adalah korban-korban dari sistem penindasan yang sudah mengepung di kehidupan kita. Untuk melawan lupa ini rasanya kita patut untuk terus selalu kita ingatkan, agar kita dengan tepat dan sigap yakin sesadar-sadarnya bahwa kita bukanlah pihak tertindas apalagi pihak penindas. Jangan lupa. Ayo! Merdeka!! (Yonathan Rahardjo)