Sejumlah petani dan peternak yang tergabung
dalam berbagai macam organisasi berkumpul di Gedung Pewayangan Kautaman, TMII
Rabu (21/3) yang lalu. Acara bertajuk Rembuk Petani dan Peternak Indonesia 2019
tersebut dimotori oleh beberapa LSM seperti Pusat
Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Lokataru, dan Agriwatch.
Acara tersebut sukses terlaksana walaupun sempat terjadi
aksi penolakan oleh beberapa organisasi massa karena dinilai bermuatan politis.
Ketua LSM Pataka, Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa tidak ada sama sekali
agenda politik dari acara tersebut, apalagi deklarasi kepada salah satu calon
presiden. “Kita tidak mempolitisasi petani dan peternak, tujuan acara
ini murni untuk kepentingan petani dan peternak dimana saat ini kebijakan –
kebijakan yang dibuat dinilai memberatkan mereka. Toh, siapapun presidennya
nanti, kalau kebijakannya tidak berpihak pada petani dan peternak,” imbuhnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh presidium Agriwatch, Jones
Batara Manurung. Menurutnya tidak ada kepentingan politik apapun dalam acara
hari itu, semuanya yang didiskusikan adalah murni curahan hati petani dan
peternak. “Semua disini berkumpul dengan tujuan yang sama, enggak peduli itu
capres-capresan dan politik, kita semua berjuang untuk kedaulatan
petani-peternak Indonesia lha wong kita disini bayar sendiri – sendiri kok,
tanpa adanya sponsor dari kedua capres,” kata Jones dalam sambutannya.
 |
| Jones Batara Manurung memberikan sambutan |
Dalam acara tersebut, peserta yang terdiri atas petani
dan peternak diberikan kesempatan untuk berorasi menyuarakan kegelisahannya
kepada pemerintah terkait pemangku kebijakan. Satu – persatu peserta bergantian
berorasi, setiap orang diberi waktu selama 5 menit. Banyak isu – isu di bidang
pertanian yang diangkat dalam setiap orasi peserta.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Drh I Ketut Diarmita beserta DIrektur Kesehatan Hewan Drh
Fadjar Sumping Tjaturrasa dan Direktur Perbibitan, Sugiono. Dalam pidatonya Ketut
mengklaim produksi daging dan telur ayam Indonesia saat ini meningkat. Menurut dia, Indonesia dapat melakukan ekspor ke
berbagai negara, karena sedang terjadi surplus daging dan telur ayam. Kementan
mencatat ekspor produk olahan daging ayam berlangsung mulai 2016-September 2018
mencapai 118,81 ton. “Nilai ekspor kita tinggi. Kenapa bisa ekspor karena
kita melakukan langkah-langkah peningkatan produksi,” ucap Ketut.
Data Kementan juga menunjukkan surplus produksi daging ayam
sebanyak 269.582 ton atau setara 22.482 ton per bulan. Hal itu
diperoleh dari jumlah kebutuhan daging ayam pada 2018 sebanyak 3.051.276 ton
atau 254.273 ton tiap bulannya, lebih tinggi dari final stock broiler (ayam
pedaging) sebanyak 3.517.731 ton atau 293.143 tiap bulannya. Kementan juga mencatat surplus produksi telur ayam ras
sebanyak 795.071 ton atau setara 66.256 ton per bulannya. Nilai itu diperoleh
dari kebutuhan telur ayam ras pada 2018 mencapai 1.766.410 ton atau setara
147.201 per bulannya. Sedangkan, potensi produksi telur tahun 2018 mencapai
2.561.481 ton atau setara 213.457 per bulannya.
Menanggapi
Ketut, Ketua Presidium Layer Nasional Ki Musbar mengapresiasi keberhasilan
Kementan dalam meningkatkan populasi dan menggenjot produksi. Namun begitu, ia
juga menyoroti ketimpangan yang dialami antara peternak
skala besar (integrator) dan mandiri. “Okelah kita produksi naik,
ekspor, tapi siapa yang menikmati?, apakah peternak mandiri?, integrator kan?.
Kalau mereka bisa ekspor, seharusnya di pasar becek dalam negeri mereka jangan
ikut bermain juga,” tutur Ki Musbar.
Ki Musbar mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan
peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah perunggasan yang sejak beberapa
tahun belakangan masih seperti benang kusut. “Padahal di UU No. 18 2009 itu ya,
peternak mandiri seharusnya dilindungi oleh pemerintah di sektor budidaya, oleh
karenanya kami ingin agar integrator jangan terlalu dikasih “nafas” budidaya
itu hak kami para peternak,” pungkasnya. Dalam acara tersebut juga dibacakan
maklumat kesejahteraan petani dan peternak Indonesia kepada Kementan.
Harapannya, pemerintah diminta agar lebih perhatian lagi kepada petani dan
peternak mandiri akan kesejahteraan mereka. (CR)