Selaku Ketua Umum ADHPI (Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia) periode 2005-2010, Prof Charles Ranggatabbu MSc PhD mengungkap tentang peran ADHPI dalam konstelasi peternakan dan kesehatan hewan unggas. Dalam berbagai kesempatan berkomunikasi dengan dokter hewan luar negeri, Prof Charles mengungkap keberadaan ADHPI dan setidaknya ada 800 dokter hewan yang ahli perunggasan di Indonesia.
Begitu banyak peluang kerjasama guna memajukan peternakan perunggasan, contoh terkini adalah kepedulian PBB dengan Badan Dunia bidang pertanian FAO yang membiayai ADHPI mengumpulkan lebih dari 100 dokter hewan perunggasan dari seluruh wilayah Indonesia untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna reorganisasi dan pemilihan kepengurusan ADHPI periode 2010-2015.
Dalam pertanggungjawaban pada Munaslub ini, Prof Charles selaku Ketua Umum ADHPI periode 2005-2010 memaparkan berbagai kiprah ADHPI dalam berbagai peristiwa penting di tanah air Indonesia. Sebagai contoh, dipaparkannya, dalam wabah flu burung 2003 ADHPI sudah dihargai oleh pemerintah sebagai pendukung pengendalian AI. Anggota yang tergabung dalam Korwil daerah pun menyelenggarakan sosialiasi ke masyarakat luas.
Para pengurus ADHPI dengan integritasnya tak segan turut mengibarkan ‘bendera’ ADHPI meski mungkin acara itu tidak diselenggarakan secara langsung oleh ADHPI. Kegiatan yang dilakukan anggota dengan membawa nama ADHPI di dalam dan luar negeri itu seperti seminar dan workshop di berbagai tempat. Hal ini menjadi tanda betapa keberadaan ADHPI telah menyatu dalam diri pengurus mengingat peran penting yang dapat diemban.
Munaslub yang diselenggarakan pada Selasa 6 Juli 2010 di Jakarta sebelum acara Lokakarya Menuju Industri Perunggasan yang Berdayasaing Tinggi dan Sehat oleh FAO dan USDA itu berhasil memilih 7 (tujuh) orang formatur pengurus ADHPI periode 2010-2015. Mereka adalah Drh Taufik Junaedi, Drh Wahyu Suhadji, Drh Dedy Kusmanagandi MBA MM, Drh Joko Suseno, Drh Heru Achwan, Drh Iswandari serta Ketua Umum dan Sekjen ADHPI periode 2005-2010 Prof Charles Ranggatabbu MSc PhD dan Drh Hari Wibowo.
Ketujuh formatur ini akan memilih ketua dan sekjen baru yang akan menentukan pengurus baru dan menyusun program ADHPI selanjutnya setelah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ADHPI periode 2005-2010 tadi diterima secara aklamasi oleh forum. Para dokter hewan dari berbagai daerah baik yang menjadi pengurus atau bukan pengurus ADHPI 2005-2010 pun mengutarakan pendapat masing-masing terkait organisasi ADHPI.
Memang banyak peserta Munaslub yang pada periode 2005-2010 tidak terdaftar sebagai anggota namun dilibatkan dalam acara ini. Hal ini merupakan wujud kepedulian dokter hewan Indonesia terhadap perkembangan dunia perunggasan. Wujud kepedulian tersebut setidaknya dapat difasilitasi dalam organisasi ADHPI. Secara kelembagaan sendiri, ADHPI merupakan Organisasi Non Teritorial dalam organisasi induk PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia).
Dengan posisi ini maka dalam kegiatannya ADHPI tidak terlepas dari aturan main yang berlaku di PDHI. Untuk Anggaran Dasar, ADHPI menggunakan Anggaran Dasar PDHI, meski sesungguhnya AD ADHPI pernah dibuat sendiri pada Munas pertama saat pendiriannya di Yogyakarta pada 2005. Sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga, ADHPI menggunakan ART sendiri yang membedakannya dengan ONT lain.
Anggota Majelis Pendidikan dan Profesi Kedokteran Hewan (MP2KH) PDHI yang juga salah seorang pengurus ADHPI 2005-2010 Dr Drh Desianto Budi Utomo dalam sosialiasi hasil Mukernas PDHI tentang ONT memaparkan tentang ONT PDHI tersebut. Dengan aturan yang dimaktub dalam Hasil Mukernas ADHPI, ONT ADHPI ini mempunyai persimpangan jalan yang dirasakan oleh sebagian besar anggota.
Persimpangan jalan ini adalah apakah ADHPI akan dibawa ke arah sains atau ke arah kepentingan bisnis. Salah satu pendapat misalnya datang dari Drh Wahyu Suhadji Pengurus ADHPI dan juga Pengurus PDHI dari Makassar. Menurutnya yang juga Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Perunggasan (FKMP) Sulsel, ADHPI tidak serta merta hanya bicara sains. Kalau menekankan kegiatan pada bidang sains, menurut Wahyu, sudah ada yang mengerjakan.
Menurutnya peran yang diharapkan untuk ADHPI adalah peran edukasi, peran advokasi, dan peran mengkritisi. “ADHPI harus menjadi garda terdepan untuk advokasi,” katanya.
Contoh pendapat lain datang dari Pakar Patologi FKH IPB Bogor Drh Hernomoadi Huminto MS yang menjadi peserta Munaslub. Ia berpendapat bahwa dari Munaslub itu terasa ada perbedaan dalam pengambilan kebijakan di ADHPI. Bila pendekatan pengambilan kebijakannya berangkat dari sisi ekonomi bisnis, menurutnya tidak mudah. Namun bila pengambilan kebijakan berangkat dari sisi dokter hewan, menurutnya cocok.
Organisasi yang mengurus dunia perunggasan memang begitu banyak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebutlah sudah ada GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) PPUI (Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia), PPUN (Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara), ASOHI (Asosiasi Obat Hewan Indonesia), GPMT (Gabungan Perusahaan Makanan Ternak), Pinsar UN (Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional), Forum Komunikasi Masyarakat Perunggasan (FKMP) Sulsel, dsb.
Peran keilmuan dokter hewan perunggasan pada organisasi-organisasi ini tampak sudah menyatu dengan bidang keilmuan yang bukan semata kedokteran hewan, namun juga bisnis. Menurut Drh Hernomoadi, apa yang dituangkan Dr Desianto sebagai wakil dari PDHI sudah mengisyaratkan tentang landasan keilmuan kedokteran hewan yang perlu diperkuat di ADHPI.
Penguatan landasan keilmuan kedokteran hewan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai perangkat organisasi yang dapat mengerucut pada peningkatan kualitas dan kompetensi dokter hewan spesialis perunggasan, sebagaimana dokter hewan spesialis lain sesuai dengan pemaparan hasil Munas PDHI.
Yang pasti, sesuai dengan yang diungkap dalam pertanggungjawaban Ketua Periode 2005-2010, ke depannya ADHPI mendapat tantangan program nasional kualitas perunggasan dan produk perunggasan. Mau ke mana ADHPI? Tentu semua optimis akan keberadaannya. (YR)