Anggota Parlemen AS Desak Penyelidikan Dampak Impor Makanan Laut Ilegal

Anggota partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada hari Kamis (19/12/2019) meminta Komisi Perdagangan Internasional AS (ITC) untuk menyelidiki dampak pada ekonomi “persaingan tidak sehat” dari impor makanan laut ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dari China dan negara lain.

Ketua Komite Cara dan Sarana DPR, Richard Neal, dan sesama anggota komite Earl Blumenauer mengatakan dalam sebuah surat kepada ITC bahwa impor tersebut menyumbang hingga 31 persen dari tangkapan ikan di seluruh dunia, dengan nilai diperkirakan mencapai US$23 miliar.

Permintaan penyelidikan datang sepekan setelah Amerika Serikat dan China mencapai kesepakatan perdagangan Fase pertama untuk meredakan ketegangan perdagangan dan mengurangi tarif impr yang telah menjadi hambatan pada pertumbuhan ekonomi global.

“IUU berkontribusi pada eksploitasi berlebihan stok ikan, mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir, membahayakan ketahanan pangan, dan membahayakan ekosistem laut,” kata anggota parlemen dalam surat itu.

“Praktik ini juga menciptakan persaingan tidak sehat bagi nelayan AS karena impor makanan laut di AS mencapai 90 persen dari total konsumsi,” lanjutnya, seperti dikutip Reuters.

Neal dan Blumenauer mengatakan China, mitra dagang makanan laut terbesar di AS, mendapat peringkat terburuk di antara 152 negara pesisir berdasarkan prevalensi penangkapan ikan IUU dan respons negara terhadap hal tersebut.

Para anggota parlemen mendesak ITC untuk menyelidiki ukuran, ruang lingkup, rantai pasokan, tekanan harga, dan potensi dampak ekonomi dari masalah tersebut, serta rincian tentang prevalensi produk IUU di pasar impor AS.

Mereka meminta rincian tentang mekanisme internasional untuk pemantauan dan penegakan hukum guna mengatasi perikanan IUU; ukuran dan struktur industri perikanan komersial AS, serta produsen global utama produk IUU.

China pada bulan Agustus meluncurkan rancangan undang-undang untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal dan menipisnya stok ikan pesisir, menyebut praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak berkelanjutan, seperti penggunaan bahan peledak atau sengatan listrik, sebagai masalah serius.

Narasumber : https://kabar24.bisnis.com