 |
| Ilustrasi daging sapi mentah (Foto: Pixabay) |
“Praktik penggelonggongan sapi sebelum dipotong itu tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan atau animal welfare,” ungkap Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Provinsi Jateng, Lalu Muhammad Syafriadi di Semarang, Selasa (7/5/2019).
Lalu menambahkan, penggelonggongan juga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang diubah menjadi UU Nomor 41/2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Saat ini, menurut Lalu, Disnak Keswan Provinsi Jawa Tengah bersama pihak terkait mengintensifkan sosialisasi di masyarakat guna mencegah peredaran daging sapi gelonggongan yang tidak aman, sehat, utuh, dan halal.
“Ditengarai praktik penggelonggongan sapi sebelum dipotong masih banyak terjadi di Jateng, tapi angka pastinya saya belum dapat,” kata Lalu.
Lebih lanjut Lalu menjelaskan, pada UU Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa kesejahteraan hewan memiliki tiga aspek penting yakni pengetahuan, etika, serta hukum.
“Aspek-aspek tersebut tidak dipenuhi dalam praktik penggelonggongan sehingga jelas menipu konsumen dan menyiksa hewan lebih dulu,” ujarnya.
Selain menipu masyarakat dari segi berat timbangan, daging gelonggongan yang mengandung banyak air juga lebih cepat terkontaminasi bakteri sehingga membahayakan kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya.
Sebagai upaya pencegahan daging gelonggongan, jajaran Disnak Keswan di tingkat provinsi dan kabupaten /kota telah meminta petugas rumah pemotongan hewan (RPH) agar tidak menerima sapi yang diduga digelonggong air terlebih dulu.
Menurut Lalu, pelaku penggelonggongan terhadap sapi bisa ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak bisa berdiri sendiri mengingat terbatasnya jumlah SDM dan pengawasnya, sehingga butuh peran aktif masyarakat. Sementara pemotongan sapi bisa dilakukan di rumah-rumah warga,” tandasnya. (Sumber: antaranews.com)