Indonesia bersama dengan Vietnam dipilih menjadi negara percontohan untuk implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budi daya yang sedang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Dipilihnya Indonesia lantaran strategi nasional dalam penanganan oenyakit ikan, khususnya udang dinilai sukses.
Adapun, penilaian ini disampaikan oleh Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),di kutip oleh Bisnis.com Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Sebelumnya Indonesia dan Vietnam dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa kepercayaan FAO ini sekaligus juga merupakan pengakuan dan dukungan dari lembaga serta negara internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan.
“Saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi resiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan. Hal ini dimulai dengan kerja sama dengan FAO dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice di tahun 2015 dan telah diadposi hingga saat ini,” terang Slamet melalui keterangan resmi, Senin (13/5/2019).
Slamet menjelaskan bahwa proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring dengan pesatnya permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya.
Seperti diketahui, penduduk dunia pada 2050 diproyeksikan akan mencapai 9,7 miliar jiwa. “Dengan kerja sama ini, kita berharap pengelolaan kesehatan ikan untuk mendukung sektor akuakultur makin kuat dan berbasis pada teknik atau metodologi yang berstandar internasional, sehingga status kesehatan dapat dikelola secara berkelanjutan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Slamet juga menyampaikan bahwa saat ini ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point check list.
Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor risiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktik budidaya udang.
Adapun, penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance. Selain itu juga akan dilakukan surveilan epidemiologi oleh narasumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia.
“Kami telah melakukan diskusi internal bahwa jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname,” katanya.
Pertimbangannya, penyakit EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor.
Dia berharap melalui kerja sama ini terjadi peningkatan kapasitas pengaturan sistem biosekuriti akuakultur secara nasional utamanya untuk kegiatan surveilan penyakit ikan dan khususnya untuk masyarakat pembudidaya udang.(Evi)