Oleh: Rezi Hidayat
Peneliti di Rokhmin Dahuri Institute
Seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran manusia terhadap asupan gizi, Ikan sebagai makanan yang kaya akan gizi, semakin banyak dikonsumsi. Selain karena kandungan protein yang tinggi dan mudah diserap, ikan juga mengandung omega 3, asam DHA, EPA yang dibutuhkan otak. Meningkatnya tingkat konsumsi ikan ini tentu menuntut peningkatan produksi ikan yang berasal dari penangkapan dan budidaya. Perkembangan dewasa ini, peningkatan produksi ikan di Dunia lebih banyak disumbangkan dari hasil budidaya. Sejak periode 2000-2014, berdasarkan data FAO peningkatan produksi hasil budidaya rata-rata mencapai 5,4% per tahun, berbeda dengan hasil penangkapan yang justru turun 0,1% per tahun. Capaian tersebut diprediksikan akan semakin kontradiktif, mengingat produksi ikan hasil penangkapan mempunyai keterbatasan stok di alam. Oleh karena itu, peran sektor perikanan budidaya kedepanya akan menjadi sangat vital dalam peningkatan produksi ikan.
Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya yang sangat besar. Tercatat lahan potensial perikanan budidaya di Indonesia mencapai 17,32 juta Ha, terbagi di laut 24,00 juta Ha, air payau 2,96 juta Ha, dan air tawar 2,22 juta Ha. Dari potensi tersebut, estimasi produksi ikan mencapai 57,7 juta ton/tahun dengan nilai ekonomi sebesar 210 milyar dolar AS. Hingga tahun 2016, pemanfaatan potensi lahan tersebut baru sekitar 12,8% dengan produksi mencapai 16,67 juta ton. Dengan nilai tersebut ternyata Indonesia berhasil menempatkan diri diperingkat kedua dunia setelah China sebagai negara terbesar produsen perikanan budidaya. Jika potensi perikanan budidaya yang dimiliki Indonesia ini mampu dimanfaatkan secara optimal, maka tidak mustahil kita menjadi raksasa produsen perikanan budidaya dunia.
Sayangnya, pemerintah saat ini justru belum memanfaatkan potensi sektor perikanan budidaya secara optimal dan sungguh-sungguh. Tahun 2018 ini, pemerintah mengalokasikan anggaran terkecil kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diantara 15 kementerian dan lembaga besar. Dari anggaran tersebut pagu untuk sektor perikanan budidaya hanya 13%. Masih dibawah sektor perikanan tangkap 17% dan Badan riset dan SDM 24%. Padahal jika merujuk misi yang dicanangkan KKP untuk sektor perikanan budidaya sangatlah baik, yaitu mengusung “kemandirian yang berkelanjutan”. Sebagai catatan, komponen produksi sektor perikanan budidaya Indonesia saat ini sebagian besar masih berasal dari Impor, terutama untuk bahan pakan, induk, dan obat-obatan. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada produk impor dan juga inefisiensi dalam hal biaya produksi. Persoalan lain yang terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah pada sektor perikanan budidaya adalah kegagalan capaian target produksi dalam 4 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2017 kemarin, capaian target produksi perikanan budidaya hingga bulan Oktober berada pada posisi terendah diangka 70,91 %.
Guna mengoptimalkan potensi lahan perikanan budidaya Indonesia dalam rangka peningkatan produksi ikan, perlu dukungan semua pihak yang saling bersinergi satu sama lain. Sejumlah langkah strategis mesti segera dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan seluruh komponen masyarakat lainnya. Pertama, peningkatan porsi anggaran KKP, terutama sektor perikanan budidaya menjadi lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Peningkatan ini terutama guna mendorong program revitalisasi maupun ekstensifikasi lahan budidaya di wilayah-wilayah sentra produksi, pengembangan produksi indukan dan pakan nasional, serta bantuan kredit usaha pembudidaya. Kedua, peningkatan daya saing produk budidaya dengan meningkatkan mutu sesuai standar internasional melalui sertifikasi dan akreditasi. Agar mencapai kualitas produksi yang standar dan efisien diperlukan sumberdaya manusia yang mampu berkompetisi secara global, sehingga pemberdayaan SDM mesti dilakukan.
Ketiga, menarik para investor baik dalam maupun luar negeri dengan memberi kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi didukung oleh iklim investasi yang sehat. Pengembangan usaha dilakukan dari hulu ke hilir, diantaranya melalui pola kerjasama kemitraan dengan pembudidaya lokal yang sudah berkembang. Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang mampu memenuhi keberlangsungan usaha perikanan budidaya di wilayah-wilayah sentra produksi, seperti energi listrik, air bersih, jalan, telekomunikasi, pelabuhan, bandara, dll. Kelima, pengembangan riset dan teknologi budidaya ikan melalui kerjasama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga luar negeri dan pihak terkait lainnya. Hasil riset dan teknologi kemudian tak hanya dipublikasikan, tetapi juga diaplikasikan secara terpadu, terarah, dan terukur guna tercipta peningkatan produksi yang efektif dan efisien. Dan Keenam, penyelesaian tata ruang laut atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi guna kepastian usaha perikanan budidaya, sesuai dengan amanat Undang-Undang.
Dengan menjalankan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan sektor perikanan budidaya Indonesia mampu menjadi andalan dalam peningkatan produksi perikanan. Tak hanya sebagai pemenuh kebutuhan ikan nasional, namun juga global. Lebih jauh lagi, Indonesia mampu menjadi raksasa produsen perikanan budidaya Dunia, demi mewujudkan mimpi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.